medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menjembatani pertemuan antara pimpinan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kisruh RAPBD 2015. Namun, pertemuan itu tak mengubah apapun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dirinya hanya menceritakan kronologi kisruh RAPBD DKI hingga ditetapkan menggunakan Peraturan Gubernur atau Pergub.
"Saya menjelaskan pada Wapres kronologi kejadian sampai hasil akhir diputuskan RAPBD DKI 2015 memakai APBD 2014," kata Pras di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berusaha menjembatani dua belah pihak: DPRD DKI dan Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Sebab, kepentingan rakyat jadi terbengkalai karena kisruh yang berkepanjangan.
Pras mengklaim DPRD DKI Jakarta selalu memikirkan rakyat, namun kondisi saat ini semrawut. Hasilnya, tak ada titik temu sehingga RAPBD tetap menggunakan APBD tahun lalu.
"Hasilnya tetap Pergub, tadi jam 15.10 WIB saya putuskan dengan ketua fraksi dan ketua komisi, ini kan yang selama ini diminta Pak Ahok," ujarnya.
Namun, DPRD ingin Ahok menjaga etika. Pras menilai perubahan anggaran bisa dibicarakan saat pembahasan APBD Perubahan. Kedua pihak bisa membahas bersama hal yang disuka dan tak disuka agar kisruh tak terulang.
"Saya tidak mau terjadi aneh-aneh di anggaran. Tujuan saya baik kok, tapi dia tidak menghargai," kata Pras.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menjembatani pertemuan antara pimpinan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kisruh RAPBD 2015. Namun, pertemuan itu tak mengubah apapun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dirinya hanya menceritakan kronologi kisruh RAPBD DKI hingga ditetapkan menggunakan Peraturan Gubernur atau Pergub.
"Saya menjelaskan pada Wapres kronologi kejadian sampai hasil akhir diputuskan RAPBD DKI 2015 memakai APBD 2014," kata Pras di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berusaha menjembatani dua belah pihak: DPRD DKI dan Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Sebab, kepentingan rakyat jadi terbengkalai karena kisruh yang berkepanjangan.
Pras mengklaim DPRD DKI Jakarta selalu memikirkan rakyat, namun kondisi saat ini semrawut. Hasilnya, tak ada titik temu sehingga RAPBD tetap menggunakan APBD tahun lalu.
"Hasilnya tetap Pergub, tadi jam 15.10 WIB saya putuskan dengan ketua fraksi dan ketua komisi, ini kan yang selama ini diminta Pak Ahok," ujarnya.
Namun, DPRD ingin Ahok menjaga etika. Pras menilai perubahan anggaran bisa dibicarakan saat pembahasan APBD Perubahan. Kedua pihak bisa membahas bersama hal yang disuka dan tak disuka agar kisruh tak terulang.
"Saya tidak mau terjadi aneh-aneh di anggaran. Tujuan saya baik kok, tapi dia tidak menghargai," kata Pras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
