Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta pengelolaan 13 sungai di Jakarta diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selama ini pengelolaan 13 sungai itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Pras menerangkan penyerahan pengelolaan 13 sungai kepada Pemprov DKI Jakarta akan meringankan pemerintah pusat agar bisa berkonsentrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, dia optimistis hal tersebut bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta.
"Saya minta Kemen PUPR serahkan saja ke kita. Ini akan membantu Pemerintah Pusat konsentrasi ke IKN," ujar Pras, di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.
Pras mengaku permintaan itu sudah dilontarkannya sejak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 2019. Namun hingga kini belum ada jawaban atas permintaan tersebut.
Baca: Polda Metro Ingatkan Tilang Pelanggaran Ganjil Genap Sudah Kembali Berlaku
Dia menjelaskan selama ini persoalan paling pelik yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan dan banjir. Menurut Pras, sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI cukup memadai untuk melakukan pembenahan sehingga mampu mengatasi persoalan banjir.
Terlebih, menurut dia, selama ini bila terjadi kemacetan atau banjir di Jakarta sering memicu perdebatan. Pihak mana yang harus bertanggung jawab, pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
“Biar tidak salah menyalahkan, ambil DKI. Alat kita banyak, mampu kok," pinta dia.
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta pengelolaan 13 sungai di Jakarta diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta. Selama ini pengelolaan 13 sungai itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (
Kemen PUPR).
Pras menerangkan penyerahan pengelolaan 13 sungai kepada Pemprov DKI Jakarta akan meringankan pemerintah pusat agar bisa berkonsentrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, dia optimistis hal tersebut bisa menuntaskan masalah
banjir di Jakarta.
"Saya minta Kemen PUPR serahkan saja ke kita. Ini akan membantu Pemerintah Pusat konsentrasi ke IKN," ujar Pras, di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.
Pras mengaku permintaan itu sudah dilontarkannya sejak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 2019. Namun hingga kini belum ada jawaban atas permintaan tersebut.
Baca:
Polda Metro Ingatkan Tilang Pelanggaran Ganjil Genap Sudah Kembali Berlaku
Dia menjelaskan selama ini persoalan paling pelik yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan dan banjir. Menurut Pras, sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI cukup memadai untuk melakukan pembenahan sehingga mampu mengatasi persoalan banjir.
Terlebih, menurut dia, selama ini bila terjadi kemacetan atau banjir di Jakarta sering memicu perdebatan. Pihak mana yang harus bertanggung jawab, pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
“Biar tidak salah menyalahkan, ambil DKI. Alat kita banyak, mampu kok," pinta dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
