Pemprov Mengakui Bazis DKI Tak Sesuai UU

M Sholahadhin Azhar 05 Juni 2018 05:30 WIB
zakat
Pemprov Mengakui Bazis DKI Tak Sesuai UU
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Pemprov DKI mengakui Badan Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis) DKI tak sesuai regulasi. Hal tersebut dikarenakan Bazis lahir sebelum ada aturan tentang zakat.

"Kenapa kita tidak sesuai dengan undang-undang, karena kita (Bazis) lahirnya tahun 1968 dan jauh sebelum undang-undang ini terbit," kata Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Senin, 4 Juni 2018.

Sandiaga menyebut UU tentang zakat baru diatur di UU Nomor 23 Tahun 2011. Pun demikian, Sandiaga mengatakan permasalahan legalitas Bazis DKI akan segera tuntas. Kepala Baznas RI Bambang Sudibyo telah menyanggupi ajakan Pemprov DKI untuk bertemu.


"Di pertemuan kita sudah dapat waktu alhamdulillah tanggal 10 hari minggu. Baznas hari minggu enggak libur ya liburnya jumat, (jadi) hari minggu insyaallah tanggal 10," jelas Sandiaga.

Dalam pertemuan nanti, ia menyebut akan menawarkan dua opsi. Pertama, Bazis akan menjadi Baznas DKI. Sementara opsi kedua, Pemprov akan menyulap Bazis menjadi Lembaga Amil Zakat atau LAZ.

Namun prinsipnya, Pemprov tetap ingin memakai nama Bazis DKI. "Karena kita sudah punya brand equity, ada opsi kedua apakah boleh kita menjadi lembaga amil zakat dengan tetap memakai nama Bazis DKI kita lihat kesesuaiannya dengan undang-undang," beber Sandiaga.

Lebih lanjut ia meminta agar hal ini tak terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, Pemprov tak ingin melawan undang-undang dan punya itikad baik untuk duduk bersama Baznas.

"Jangan over explosive ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita duduk bersama-sama, kita tunduk lah undang-undang kan. Kita cari caranya kita cari solusi," tandas Sandiaga.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id