Pemprov DKI Akui Kecolongan CFD Berujung Perundungan

Muhammad Al Hasan 01 Mei 2018 02:02 WIB
car free day
Pemprov DKI Akui Kecolongan CFD Berujung Perundungan
Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau "Car Free Day," di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (21/1). (Foto: Antara/Reno Esnir).
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta mengakui kecolongan soal adanya aktivitas politik di lokasi car free day (CFD). Pemprov berencana menambah personel pengamanan di lokasi CFD.

"Kita maksimalkan. Supaya kegiatan CFD tetap lancar dan tertib. Kemarin 150 (aparat Satpol PP), kita pastikan tambah lagi 50, Jadi 200 personel," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018.

Yani menyatakan, lokasi CFD sejatinya dilarang diisi aktivitas politik. Terlebih, insiden di CFD lalu berujung perisakan yang masuk kategori mengganggu ketertiban umum. 


"Kalau itu dipandang bisa mengakibatkan suasana tidak tenteram, tidak tertib, masuklah petugas saya. Sesuai aturan dong prosedurnya. Pertama diingatkan, Kalau masih juga kita bertindak dong," tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga berjanji akan menempatkan personel pengamanan lebih di lokasi CFD. Sandi ingin lokasi bebas kendaraan bermotor itu steril dari aktivitas politik.

"Nanti CFD kita tempatkan aparat di sana sekalian juga kerja sama, koordinasi sama polisi dan semua aparat dan masyarakat," kata Sandi.

Sebelumnya, sejumlah orang berkumpul di lokasi CFD kawasan Bundaran HI diduga bermuatan politik pada Minggu, 29 April. Satu kelompok berkumpul dengan memakai kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, satu kelompok lain memakai kaos bertuliskan #diasibukkerja.

Aksi itu berujung perisakan terhadap anggota salah satu kelompok. Aksi perisakan itu viral di media sosial dan berujung laporan polisi oleh korban.

Sejatinya, lokasi CFD tak boleh digunakan aktivitas politik. Aturan itu termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan CFD. Dalam peraturan itu, kegiatan yang diperbolehkan adalah yang berkaitan dengan olah raga, kesenian, kebudayaan, lingkungan hidup, dan kesehatan.



(AGA)