Jakarta: Gubernur DKI Jakarta akhirnya mau menandatangani ABPD-Perubahan (APBD-P) 2018 setelah sempat tak mau menekennya. Proses penandatanganan disebut tertunda karena beberapa permasalahan teknis, seperti penyertaan modal daerah (PMD) bagi PAM Jaya.
"Ada detail teknis, saya berkepentingan sekali warga DKI Jakarta mendapatkan air bersih, karena itu kenapa saya berjuang terus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.
Menurut dia, ada 40 persen warga DKI Jakarta tidak memiliki air bersih. Untuk itu, kata dia, pemberian PMD bagi PAM Jaya sangat penting.
"Selama 12 tahun tidak ada penambahan pipa dan tidak ada toleransi. Itu sebabnya soal air bersih ini minta untuk tetap diberikan," jelas Anies.
Meski begitu, sambung dia, keputusan DPRD telah final tak mengabulkan permintaan PMD untuk PAM Jaya sebesar Rp1,2 triliun. Anies bakal memperjuangkan kembali di Rancangan APBD 2019 yang perencanaannya akan dimulai bulan depan.
"Ada klausul-klausul yang tidak ada dalam perjanjian. Klausul harus dibicarakan. Ya sudah dibicarakan dulu. Bulan depan kita bicarakan hal itu di RAPBD 2019," ungkap Anies.
Baca: APBD-P DKI Diprediksi Naik Jadi Rp83,2 T
Dia memastikan rencana pemberian PMD bagi PAM Jaya tidak akan pernah berhenti. "Saya ingin tetap terus," pungkas dia.
Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran PMD untuk ketiga perusahaan BUMN. Hal ini meliputi PMD PAM Jaya sebesar Rp1,2 triliun, Jakpro sebesar Rp2,3 triliun, dan Food Station Tjipinang sebesar Rp85,5 miliar.
Anies merasa kecewa atas pencoretan anggaran ini. Dia menganggap masalah ini akan mengganggu program kerjanya.
"Bisa mandek (proyek LRT dan hunian DP Rp0). Iya lah kan perlu dana, otomatis akan mandek dan itu sangat disayangkan dewan bersikap seperti itu. Bagi mereka yang berniat mengganggu, ini sudah mengganggu," ungkap Anies, akhir pekan lalu.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta akhirnya mau menandatangani ABPD-Perubahan (APBD-P) 2018 setelah sempat tak mau menekennya. Proses penandatanganan disebut tertunda karena beberapa permasalahan teknis, seperti penyertaan modal daerah (PMD) bagi PAM Jaya.
"Ada detail teknis, saya berkepentingan sekali warga DKI Jakarta mendapatkan air bersih, karena itu kenapa saya berjuang terus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.
Menurut dia, ada 40 persen warga DKI Jakarta tidak memiliki air bersih. Untuk itu, kata dia, pemberian PMD bagi PAM Jaya sangat penting.
"Selama 12 tahun tidak ada penambahan pipa dan tidak ada toleransi. Itu sebabnya soal air bersih ini minta untuk tetap diberikan," jelas Anies.
Meski begitu, sambung dia, keputusan DPRD telah final tak mengabulkan permintaan PMD untuk PAM Jaya sebesar Rp1,2 triliun. Anies bakal memperjuangkan kembali di Rancangan APBD 2019 yang perencanaannya akan dimulai bulan depan.
"Ada klausul-klausul yang tidak ada dalam perjanjian. Klausul harus dibicarakan. Ya sudah dibicarakan dulu. Bulan depan kita bicarakan hal itu di RAPBD 2019," ungkap Anies.
Baca: APBD-P DKI Diprediksi Naik Jadi Rp83,2 T
Dia memastikan rencana pemberian PMD bagi PAM Jaya tidak akan pernah berhenti. "Saya ingin tetap terus," pungkas dia.
Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran PMD untuk ketiga perusahaan BUMN. Hal ini meliputi PMD PAM Jaya sebesar Rp1,2 triliun, Jakpro sebesar Rp2,3 triliun, dan Food Station Tjipinang sebesar Rp85,5 miliar.
Anies merasa kecewa atas pencoretan anggaran ini. Dia menganggap masalah ini akan mengganggu program kerjanya.
"Bisa mandek (proyek LRT dan hunian DP Rp0). Iya lah kan perlu dana, otomatis akan mandek dan itu sangat disayangkan dewan bersikap seperti itu. Bagi mereka yang berniat mengganggu, ini sudah mengganggu," ungkap Anies, akhir pekan lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
