Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta anggaran kunjungan kerja (kunker) dicukur. Pos anggaran yang dipatok mencapai Rp106,79 miliar itu sedang menjadi buah bibir.
"Saya juga minta kepada seluruh dewan agar anggaran diefesiensikan agar lebih berguna bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 27 November 2017.
Selain itu, dia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoret anggaran untuk kolam ikan DPRD DKI Jakarta. Anggaran untuk kolam ikan diketahui mencapai Rp620 juta.
"Sekali lagi, saya minta kepada TAPD, Bu Tuty Bappeda agar anggaran kolam ikan dicoret. Itu gedung bukan gedung saya kok, bukan untuk memperkaya saya kok. Itu gedung pemerintah," ungkap dia.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta seluruh ketua komisi untuk mengoreksi anggaran tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Anggaran yang tidak masuk akal harus dicoret.
Baca: Prasetyo Membantah Perbaikan Kolam Ikan Usulannya
"Kalau tidak terkoreksi, saya yang akan koreksi. Begitu dapat, saya yang akan mencoret," ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati bakal menindaklanjuti arahan Prasetyo. "Arahan efisiensi selanjutnya kami akan tunggu," imbuh Tuty.
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta anggaran kunjungan kerja (kunker) dicukur. Pos anggaran yang dipatok mencapai Rp106,79 miliar itu sedang menjadi buah bibir.
"Saya juga minta kepada seluruh dewan agar anggaran diefesiensikan agar lebih berguna bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 27 November 2017.
Selain itu, dia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoret anggaran untuk kolam ikan DPRD DKI Jakarta. Anggaran untuk kolam ikan diketahui mencapai Rp620 juta.
"Sekali lagi, saya minta kepada TAPD, Bu Tuty Bappeda agar anggaran kolam ikan dicoret. Itu gedung bukan gedung saya kok, bukan untuk memperkaya saya kok. Itu gedung pemerintah," ungkap dia.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta seluruh ketua komisi untuk mengoreksi anggaran tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Anggaran yang tidak masuk akal harus dicoret.
Baca: Prasetyo Membantah Perbaikan Kolam Ikan Usulannya
"Kalau tidak terkoreksi, saya yang akan koreksi. Begitu dapat, saya yang akan mencoret," ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati bakal menindaklanjuti arahan Prasetyo. "Arahan efisiensi selanjutnya kami akan tunggu," imbuh Tuty.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
