medcom.id, Jakarta: Proyek pembangunan rumah susun di daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat, senilai Rp89,9 miliar dihentikan. Proyek tidak ada lagi kelanjutannya karena kasus dugaan penipuan pembelian lahan seluas 4,6 hektare untuk rusun terbukti bermasalah.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Arifin memastikan tidak akan memindahkan ataupun menggeser anggaran itu untuk proyek lain. Anggaran bakal dimasukkan ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
"Jadi dimatikan. Akan kita masukkan ke Silpa," kata Arifin di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Denin (8/8/2016).
Rusun Cengkareng Barat sedianya dibangun 2 tower dengan total 552 unit. "Kita cancel pembangunannya. Satu tower 16 lantai. Enggak mungkin digeser lagi karena pelelangan sudah ada lokasinya," ujar Arifin.
Lahan untuk rusun itu menjadi bermasalah menyusul adanya sengketa antara Pemprov DKI dengan salah seorang warga bernama Toeti Noezlar Soekarno. Toeti adalah pihak yang mengklaim sebagai pemilik dan penjual saat lahan itu dibeli Dinas Perumahan pada 2015.
Rupanya, lahan yang sama terdata sebagai lahan milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI. Padahal, Pemprov DKI sudah mengeluarkan uang Rp668 miliar untuk pembelian lahan itu. Pembelian lahan ini kini menjadi kasus di KPK dan Bareskrim Polri.
Selain rusun Cengkareng Barat, Pemprov DKI juga menghentikan proyek pembangunan rusun Waduk Pluit dan rusun Muara Baru. Pembebasan lahan kedua proyek itu masih bermasalah. Sementara rusun di Pondok Pinang dihentikan karena terkendala infrastruktur.
"Karena akses jalannya tidak memadai untuk pelaksanaan. Alat beratnya tidak bisa masuk," ujar Arif.
Arifin mengungkapkan, pihaknya juga menghentikan pembangunan rusun eks Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur karena sebagian lahan terkena pembangunan jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. "Lahannya masih digunakan Sudin Kebersihan," katanya.
medcom.id, Jakarta: Proyek pembangunan rumah susun di daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat, senilai Rp89,9 miliar dihentikan. Proyek tidak ada lagi kelanjutannya karena kasus dugaan penipuan pembelian lahan seluas 4,6 hektare untuk rusun terbukti bermasalah.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Arifin memastikan tidak akan memindahkan ataupun menggeser anggaran itu untuk proyek lain. Anggaran bakal dimasukkan ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
"Jadi dimatikan. Akan kita masukkan ke Silpa," kata Arifin di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Denin (8/8/2016).
Rusun Cengkareng Barat sedianya dibangun 2 tower dengan total 552 unit. "Kita cancel pembangunannya. Satu tower 16 lantai. Enggak mungkin digeser lagi karena pelelangan sudah ada lokasinya," ujar Arifin.
Lahan untuk rusun itu menjadi bermasalah menyusul adanya sengketa antara Pemprov DKI dengan salah seorang warga bernama Toeti Noezlar Soekarno. Toeti adalah pihak yang mengklaim sebagai pemilik dan penjual saat lahan itu dibeli Dinas Perumahan pada 2015.
Rupanya, lahan yang sama terdata sebagai lahan milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI. Padahal, Pemprov DKI sudah mengeluarkan uang Rp668 miliar untuk pembelian lahan itu. Pembelian lahan ini kini menjadi kasus di KPK dan Bareskrim Polri.
Selain rusun Cengkareng Barat, Pemprov DKI juga menghentikan proyek pembangunan rusun Waduk Pluit dan rusun Muara Baru. Pembebasan lahan kedua proyek itu masih bermasalah. Sementara rusun di Pondok Pinang dihentikan karena terkendala infrastruktur.
"Karena akses jalannya tidak memadai untuk pelaksanaan. Alat beratnya tidak bisa masuk," ujar Arif.
Arifin mengungkapkan, pihaknya juga menghentikan pembangunan rusun eks Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur karena sebagian lahan terkena pembangunan jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. "Lahannya masih digunakan Sudin Kebersihan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
