Jakarta: Wacana wagub DKI Jakarta lebih dari satu tak akan terwujud. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menegaskan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak membuka ruang wagub lebih dari satu.
"Kita tidak bisa melarang orang berwacana, tapi isi wacananya tidak akan terealisasi jika tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya," kata Akmal saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Akmal menegaskan jumlah wagub satu. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.
"Sebagaimana pengaturan kontestasi pilkada yang mensyaratkan berpasangan. Jadi tidak ada perbedaan untuk DKI atau bukan," tegas dia.
Jatah wagub DKI lebih dari satu bergulir di anggota DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI nondefinitif Syarif menyambut baik wacana itu.
"Kalau saya sih memang harus dipertimbangkan Revisi UU Nomor 29 dibuat lebih dari satu wagub," kata Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2019.
Politikus Gerindra ini membeberkan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan butuh lebih dari satu wagub. Pertama, DKI memiliki penduduk mencapai 10,5 juta orang.
Kedua, DKI memiliki masalah yang kompleks. Contohnya, banjir, kemacetan, polusi udara, dan sampah.
"Maka perlu ada wagub lebih dari satu wagub," ucap dia.
Syarif menilai empat asisten deputi yang dimiliki Anies kurang. Dia menyebut asisten deputi tak bisa mengambil keputusan strategis.
Dia mencontohkan saat kepemimpinan Sutiyoso, DKI Jakarta memiliki empat wagub. Mereka, Abdul Kahfi, wagub bidang pemerintahan; Boedihardjo Soekmadi, wagub bidang pembangunan; Djailani, wagub bidang kesejahteraan masyarakat; dan Fauzi Alvi, wagub bidang ekonomi keuangan.
Jakarta: Wacana wagub DKI Jakarta lebih dari satu tak akan terwujud. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menegaskan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak membuka ruang wagub lebih dari satu.
"Kita tidak bisa melarang orang berwacana, tapi isi wacananya tidak akan terealisasi jika
tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya," kata Akmal saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Akmal menegaskan jumlah wagub satu. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.
"Sebagaimana pengaturan kontestasi pilkada yang mensyaratkan berpasangan. Jadi tidak ada perbedaan untuk DKI atau bukan," tegas dia.
Jatah wagub DKI lebih dari satu bergulir di anggota DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI nondefinitif Syarif menyambut baik wacana itu.
"Kalau saya sih memang harus dipertimbangkan Revisi UU Nomor 29 dibuat lebih dari satu wagub," kata Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2019.
Politikus Gerindra ini membeberkan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan butuh lebih dari satu wagub. Pertama, DKI memiliki penduduk mencapai 10,5 juta orang.
Kedua, DKI memiliki masalah yang kompleks. Contohnya, banjir, kemacetan, polusi udara, dan sampah.
"Maka perlu ada wagub lebih dari satu wagub," ucap dia.
Syarif menilai empat asisten deputi yang dimiliki Anies kurang. Dia menyebut asisten deputi tak bisa mengambil keputusan strategis.
Dia mencontohkan saat kepemimpinan Sutiyoso, DKI Jakarta memiliki empat wagub. Mereka, Abdul Kahfi, wagub bidang pemerintahan; Boedihardjo Soekmadi, wagub bidang pembangunan; Djailani, wagub bidang kesejahteraan masyarakat; dan Fauzi Alvi, wagub bidang ekonomi keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
