Jakarta: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri membantah mengusir pencari suaka di Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Taufan tak ingin melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Enggak ada paksa-paksaan. Ini kita mau lihat ke sana, siapa yang perintah paksa," kata Taufan ketika dihubungi, Kamis 5 September 2019.
Taufan menyebut Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang bisa 'mengusir' paksa pencari suaka. Dinas Kesbangpol DKI tak akan melakukan hal itu.
"Kita enggak berani memaksakan orang yang enggak mau pindah, entar kena (pelanggaran) HAM," ujarnya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam Chairul Anwar juga membantah pengusiran paksa dari posko pengungsian itu. Chairul mengaku terus mengedepankan upaya persuasif.
"Kita tidak ada tindakan pemaksaan, apalagi tindakan sampai kekerasan. Kita masih persuasif meminta mereka untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing," kata Chairul.
Chairul menepis informasi yang menyebut pemerintah mengeluarkan paksa pencari suaka. Pemerintah justru mendata para pencari suaka itu. Pemerintah pusat membantu Pemprov DKI Jakarta. Bantuan juga diberikan pihak swasta.
Chairul berharap Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tak lepas tangan. Masalah pencari suaka sejatinya adalah tanggung jawab UNHCR.
"Permasalahan pengungsi di Kalideres itu kan tanggung jawab penuh UNHCR yang harus menyelesaikan," jelas Chaidir.
Jakarta: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri membantah mengusir pencari suaka di Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Taufan tak ingin melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Enggak ada paksa-paksaan. Ini kita mau lihat ke sana, siapa yang perintah paksa," kata Taufan ketika dihubungi, Kamis 5 September 2019.
Taufan menyebut Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang bisa 'mengusir' paksa pencari suaka. Dinas Kesbangpol DKI tak akan melakukan hal itu.
"Kita enggak berani memaksakan orang yang enggak mau pindah, entar kena (pelanggaran) HAM," ujarnya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam Chairul Anwar juga membantah pengusiran paksa dari posko pengungsian itu. Chairul mengaku terus mengedepankan upaya persuasif.
"Kita tidak ada tindakan pemaksaan, apalagi tindakan sampai kekerasan. Kita masih persuasif meminta mereka untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing," kata Chairul.
Chairul menepis informasi yang menyebut pemerintah mengeluarkan paksa pencari suaka. Pemerintah justru mendata para pencari suaka itu. Pemerintah pusat membantu Pemprov DKI Jakarta. Bantuan juga diberikan pihak swasta.
Chairul berharap Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tak lepas tangan. Masalah pencari suaka sejatinya adalah tanggung jawab UNHCR.
"Permasalahan pengungsi di Kalideres itu kan tanggung jawab penuh UNHCR yang harus menyelesaikan," jelas Chaidir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
