Alat berat merubuhkan bangunan di Kawasan Kampung Pulo. Foto: Antara/M Adimaja
Alat berat merubuhkan bangunan di Kawasan Kampung Pulo. Foto: Antara/M Adimaja

Warga Kampung Pulo tak Terima Kalah

Nasional penggusuran kampung pulo
Arga sumantri • 07 Maret 2017 12:57
medcom.id, Jakarta: Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, tak terima dikalahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Mereka akan berjuang kembali lewat Peninjauan Kembali (PK).
 
Ciliwung Merdeka, LSM yang mewadahi gugatan warga, masih mempelajari putusan MA. "Kita naik lagi, tidak berhenti di situ (MA). Bahkan kita punya novum," kata Ketua Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi kepada Metrotvnews.com, Selasa 7 Maret 2017.
 
Menurut Sandyawan, ada sejumlah kejanggalan dari putusan kasasi MA. Misalnya, putusan MA menyebut gugatan dimasukkan sesudah penggusuran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu tidak benar. Kita sudah mengajukan gugatan dulu (sebelum digusur) di PTUN, kemudian tetap digusur," kata Sandyawan.
 
Sandyawan dan tim juga bertanya-tanya soal penggantian majelis hakim. Menurut dia, penggantian majelis hakim dirasa janggal.
 
"Ketua majelis hakim yang pertama itu, adalah ketua majelis hakim yang sangat simpati dengan gerakan masyarakat," ujar Sandyawan.
 
Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi warga Kampung Pulo. MA menilai langkah penggusuran Pemprov sah secara hukum.
 
Dalam amar putusan kasasi yang dikeluarkan MA, alasan-alasan kasasi dari para pemohon tidak dapat dibenarkan. Karena, Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menguatkan (PTUN) Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum.
 
Ada tiga poin pertimbangan majelis hakim MA. Pertama, pengujian terhadap objek sengketa tidak lagi relevan, karena pembongkaran telah dilaksanakan.
 
Lalu, titik berat tuntutan para pihak adalah berkenaan dengan ganti rugi dan kesalahan tindakan pemerintah yang masih dapat diselesaikan melalui jalan lain (lembaga peradilan yang berwenang untuk itu)
 
Ketiga, penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, selain ternyata putusan Judex Facti dalam gugatan dinilai tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka MA memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan.
 
"Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, 13 Desember 2016," bunyi amar putusan kasasi MA.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif