Jakarta: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengakui ribuan pejabat DKI yang dirotasi bulan lalu tak melewati tes ulang. Perombakan jabatan hanya mengandalkan penilaian uji kompetensi yang dilakukan setiap dua tahun sekali.
Lagi pula, lanjut Chaidir, 1.125 pejabat itu sudah dites saat promosi pertama kali. Dengan begitu, ribuan pejabat tersebut dinilai tak perlu melakukan tes ulang.
"Ketika seorang mau dipromosikan perlu asesmen. Tapi ketika bukan dari start dan hanya digeser (tidak perlu dites lagi). Misalnya saya dari BKD digeser ke dinas sosial, maka enggak perlu dilakukan (tes)" kata Chaidir saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
Chaidir menyampaikan, tes hanya diperlukan untuk staf yang naik pangkat. Menurutnya, rotasi jabatan yang dilakukan pada 25 Februari 2019 tak ada masalah.
"Yang tes itu dia yang promosi. Itu kita lakukan tes kompetensi untuk melihat syarat jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah," ucap dia.
(Baca juga: DPRD DKI Akan Menyelidiki Rotasi Jabatan Anies)
Ada tiga syarat jabatan, yaitu latar belakang manajerial, sosial kultur pekerjaan dengan pendidikan, dan kemampuan teknis. Tiga penilaian itu yang menjadi acuan Pemprov untuk merotasi para pejabat di lingkungan DKI.
"Jadi kita sudah pegang data mereka dari hasil tes sebelumnya. Jadi enggak serta merta semua orang dites," tutur dia.
Rotasi jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik lantaran jumlah pejabat yang dirotasi mencapai angka fantastis, yakni 1.125 orang. Namun, menurut Chaidir jumlah tersebut wajar mengingat Anies baru mengadakan pelantikan satu kali.
"Jumlahnya bisa sampai 1.125 itu karena sudah satu tahun kita enggak adakan pelantikan semenjak Pak Gubernur baru. Wajar jumlahnya banyak," pungkas dia.
Jakarta: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengakui ribuan pejabat DKI yang dirotasi bulan lalu tak melewati tes ulang. Perombakan jabatan hanya mengandalkan penilaian uji kompetensi yang dilakukan setiap dua tahun sekali.
Lagi pula, lanjut Chaidir, 1.125 pejabat itu sudah dites saat promosi pertama kali. Dengan begitu, ribuan pejabat tersebut dinilai tak perlu melakukan tes ulang.
"Ketika seorang mau dipromosikan perlu asesmen. Tapi ketika bukan dari start dan hanya digeser (tidak perlu dites lagi). Misalnya saya dari BKD digeser ke dinas sosial, maka enggak perlu dilakukan (tes)" kata Chaidir saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
Chaidir menyampaikan, tes hanya diperlukan untuk staf yang naik pangkat. Menurutnya, rotasi jabatan yang dilakukan pada 25 Februari 2019 tak ada masalah.
"Yang tes itu dia yang promosi. Itu kita lakukan tes kompetensi untuk melihat syarat jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah," ucap dia.
(Baca juga:
DPRD DKI Akan Menyelidiki Rotasi Jabatan Anies)
Ada tiga syarat jabatan, yaitu latar belakang manajerial, sosial kultur pekerjaan dengan pendidikan, dan kemampuan teknis. Tiga penilaian itu yang menjadi acuan Pemprov untuk merotasi para pejabat di lingkungan DKI.
"Jadi kita sudah pegang data mereka dari hasil tes sebelumnya. Jadi enggak serta merta semua orang dites," tutur dia.
Rotasi jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik lantaran jumlah pejabat yang dirotasi mencapai angka fantastis, yakni 1.125 orang. Namun, menurut Chaidir jumlah tersebut wajar mengingat Anies baru mengadakan pelantikan satu kali.
"Jumlahnya bisa sampai 1.125 itu karena sudah satu tahun kita enggak adakan pelantikan semenjak Pak Gubernur baru. Wajar jumlahnya banyak," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
