Denda Pelanggaran Prokes di DKI Terkumpul Rp2,4 Juta per 21 Oktober

Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menggencarkan razia penerapan protokol kesehatan (prokes). Sanksi tegas berupa denda diberikan kepada individu hingga tempat usaha yang tidak menjalankan prokes. "Laporan harian pada 21 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB, total denda sebesar Rp2.450.000," tulis data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 22 Oktober 2021. Satpol PP menindak seperti pelanggaran penggunaan masker, pelanggaran restoran, perkantoran, dan tempat usaha. Sanksi paling ringan berupa kerja sosial dan paling berat pencabutan izin usaha. Operasional berbagai tempat usaha di Ibu Kota tidak ada yang dihentikan sementara. Satpol PP berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Serta berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan covid-19," tulis data itu. Baca: Satgas: Tindak Tegas Pelanggar Prokes di Moda Transportasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh perangkat pemerintah meningkatkan pengawasan prokes di tengah masyarakat. Apalagi, kasus covid-19 masih terus bertambah. "Percuma kita membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan," kata Jokowi di Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021. Salah satu meningkatkan pengawasan prokes dengan menggelar sidak. Jokowi mengatakan sidak untuk memastikan prokes dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung baik. Kepala Negara meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memastikan PPKM di wilayahnya berlangsung maksimal.