Ilustrasi ACT/Medcom.id
Ilustrasi ACT/Medcom.id

Bermasalah, Pemprov DKI Evaluasi Kerja Sama dengan ACT

Kautsar Widya Prabowo • 07 Juli 2022 10:47
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI, Benni Aguscandra, mengatakan Dinas Sosial DKI mengkaji kerja sama dengan ACT.
 
"Proses evaluasi oleh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) terkait," ujar Benni saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Juli 2022. 
 
Selain itu, Benni memeriksa perizinan kerja sama antara Pemprov DKI dengan ACT. Perizinan dilakukan melalui DPMPTSP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nomornya kayaknya pakai nomor dari PTSP, untuk pastinya lagi saya cek," kata Benni. 
 

Baca: Baru Blokir 60 Rekening ACT, Ini Alasan PPATK


Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin penyelenggaran pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2022. Kebijakan ini buntut dugaan penyelewengan dana oleh ACT.
 
"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.
 
Pencabutan itu termuat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Surat itu ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, pada Selasa, 5 Juli 2022. 
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif