Anies Berharap Status PPKM Level 3 Tekan Rasio Positif Covid-19

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap intervensi pemerintah dengan meningkatkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi level tiga dapat menekan rasio kasus positif covid-19 di Jakarta. Sepekan terakhir, rasio positif covid-19 mencapai 23,1 persen. Angka itu di atas batas aman, yakni 5 persen. "Intervensi ini dengan melakukan pembatasan mobilitas yang biasa kita kenal PPKM dan levelnya adalah level tiga sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat," kata Anies dikutip dari Antara, Rabu, 9 Februari 2022. Data Pemprov DKI Jakarta per Selasa, 8 Februari 2022, testing covid-19 sepekan terakhir mencapai 367.215 orang dengan persentase kasus positif mencapai 23,1 persen. Sedangkan, target organisasi kesehatan dunia (WHO) untuk Jakarta setiap pekan mencapai 10.645 pemeriksaan. Jumlah pemeriksaan di Jakarta melampaui target WHO dengan rata-rata kisaran 35-40 kali lipat. "Ini angkanya sangat tinggi. Ini pun belum termasuk tes antigen yang juga tidak kalah tinggi di Jakarta," ujar Anies. Baca: Anies Bahas Status PPKM DKI dengan Luhut Menurut dia, meski jumlah tes tinggi, namun masih kalah cepat dengan pertambahan kasusnya. Begitu pula dengan pelacakan (tracing) kontak erat dari kasus konfirmasi positif covid-19. Pertambahan kasus positif covid-19 di Jakarta mencapai 10.817 pada Selasa, 8 Februari 2022. Sehingga, total kasus positif covid-19 sejak awal kemunculan pada Maret 2020 mencapai satu juta. Sedangkan, kasus aktif yang dirawat atau diisolasi bertambah mencapai 5.627, sehingga menjadi total 80.162. Jumlah pasien sembuh bertambah 5.150 orang sehingga total menjadi 910.435. Jumlah pasien meninggal bertambah 40 sehingga total menjadi 13.872. Penerapan PPKM level tiga, kantor yang bergerak di sektor non-esensial diharapkan kembali menerapkan kerja dari rumah (WFH) dan hanya 25 persen karyawan yang bekerja dari kantor. pembelajaran tatap muka (PTM) kembali terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen. Orang tua juga diberi kebebasan memilih belajar di sekolah atau dari rumah. "Juga, tempat tempat publik dikurangi kapasitasnya. Jadi, ke depan, kami akan melakukan pengetatan protokol kesehatan di semua tempat. Utamanya penggunaan masker dan 'check in' PeduliLindungi di tempat umum," ungkap Anies. Pemprov DKI akan rutin melakukan pemeriksaan dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memasuki tempat umum tanpa menyediakan aplikasi PeduliLindungi. Masyarakat diminta melapor apabila menemukan tempat atau fasilitas umum tanpa aplikasi PeduliLindungi salah satunya melalui aplikasi Jakarta Kini (JaKi). "Bila kita menyaksikan sebuah tempat sudah penuh, hindari untuk masuk. Jauhi, kenapa? Karena Omicron ini mudah sekali menular dan potensi itu harus kita hindari," jelas dia.