Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) tidak untuk tujuan komersial. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI punya banyak cara menambah pendapatan daerah.
"Ini bukan tempat cari uang. Kalau pemprov mau cari uang, komersialisasi PBB (pajak bumi bangunan) lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM," kata Anies dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Menurut dia, pemprov sudah memisahkan aktivitas kebudayaan dari komersialisasi. Salah satunya dengan memisahkan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.
"Karena kebudayaan orientasinya nonkomersial," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Selain itu, Anies mengeklaim biaya sewa untuk penyelenggaraan kesenian di TIM tidak mahal tanpa menyebutkan nominal pasti. Dengan harga terjangkau, dia menjamin penyewa dapat menggunakan fasilitas berkualitas internasional.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Cindy
Baca: DPRD Kritik Komunikasi Pemprov dalam Revitalisasi TIM
Komisi X DPR memanggil Anies untuk meminta mempertanggungjawabkan revitalisasi TIM. DPR juga meminta keterangan dari DPRD DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemegang proyek. Pemanggilan ini menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Forum Seniman Peduli TIM.
Pekerja seni merasa harus merelakan mata pencariannya karena ruang berekspresi mereka baru dibuka kembali setelah proyek selesai, dua tahun lagi. Pekerja seni pun tak dilibatkan dalam revitalisasi TIM.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) tidak untuk tujuan komersial. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI punya banyak cara menambah pendapatan daerah.
"Ini bukan tempat cari uang. Kalau pemprov mau cari uang, komersialisasi PBB (pajak bumi bangunan) lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM," kata Anies dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Menurut dia, pemprov sudah memisahkan aktivitas kebudayaan dari komersialisasi. Salah satunya dengan memisahkan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.
"Karena kebudayaan orientasinya nonkomersial," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Selain itu, Anies mengeklaim biaya sewa untuk penyelenggaraan kesenian di TIM tidak mahal tanpa menyebutkan nominal pasti. Dengan harga terjangkau, dia menjamin penyewa dapat menggunakan fasilitas berkualitas internasional.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Cindy
Baca:
DPRD Kritik Komunikasi Pemprov dalam Revitalisasi TIM
Komisi X DPR memanggil Anies untuk meminta mempertanggungjawabkan revitalisasi TIM. DPR juga meminta keterangan dari DPRD DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemegang proyek. Pemanggilan ini menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Forum Seniman Peduli TIM.
Pekerja seni merasa harus merelakan mata pencariannya karena ruang berekspresi mereka baru dibuka kembali setelah proyek selesai, dua tahun lagi. Pekerja seni pun tak dilibatkan dalam revitalisasi TIM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)