medcom.id, Jakarta: Relokasi sejumlah permukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, belum benar-benar menyelesaikan permasalahan. Bahkan, saat ini warga Kampung Pulo yang tak terkena relokasi masih terkena banjir, saat hujan tiba.
"Banjir tahun sekarang cuma dari hujan, tahun kemarin kan dari luapan kali," kata Ela Warga RT 12/03, Kampung Pulo, kepada Metrotvnews.com, Kamis (18/2/2016).
Dia berharap, Pemerintah DKI Jakarta segera mengatasi masalah banjir di Kampung Pulo. Hal tersebut seperti janji Pemerintah DKI Jakarta sebelum merelokasi sebagian warga Kampung Pulo. "Sampah masih ada, tapi mengendap. Jadi aliran air di sungai tidak mengalir," terangnya.
Ela menuturkan, luas cakupan banjir tetap sama, melanda rukun tetangga 01, 02, dan 03 Kampung Pulo. Tapi, ketinggian air tak separah tahun-tahun sebelumnya.
Marwan, warga Kampung Pulo, sudah pasrah dengan banjir yang tak berhenti 'menyapa' Kampung Pulo. Lantaran itu dia emoh pindah. Apalagi, kalau harus terbebani dengan biaya sewa.
"Banjir di sini sudah langganan, mau bagaimana lagi. Kita sudah terbiasa. Sekarang sehari sudah surut. Rumah saya enggak kena relokasi, andai disuruh pindah saya enggak minat. Ponakan saya dulu rumah sendiri, direlokasi harus bayar sewa," paparnya.
Kamis 20 Agustus 2015, Pemerintah DKI Jakarta merelokasi warga Kampung Pulo dan menghancurkan rumah-rumah warga di bantaran Kali Ciliwung. Total yang dihancurkan sebanyak 519 rumah yang dihuni 926 kepala keluarga.
Relokasi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta sempat mendapat penentangan warga Kampung Pulo. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Bentrokan menelan korban dari kedua belah pihak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim berhasil menyelamatkan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan dari banjir. Harga tanah wilayah itu diprediksi bakal naik.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama membantah pernyataan sejumlah pihak yang menuding dirinya menghancurkan Kampung Pulo. Ahok mengaku hanya menjalankan perintah negara dan sumpah jabatannya. Bangunan yang dihancurkan hanya rumah liar yang menyalahi undang-undang.
"Siapa bilang saya hancurkan Kampung Pulo? Justru saya selamatkan, bahkan menaikkan harga jualnya. Sekarang sudah ditutup (pakai sheetpile) harganya pasti naik," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 26 Januari.
Pemprov DKI, kata Ahok, masih mengusahakan kedua daerah tersebut bebas banjir. Salah satu usahanya dengan menutup trase Kali Ciliwung dengan dinding turap (sheetpile). Keduanya masih dalam tahap pengerjaan.
"Kampung Pulo sebentar lagi sudah enggak banjir. Minimal Bukit Duri yang kita tutup sepanjang 250 meter tidak banjir lagi," ujar Ahok.
Ahok bakal menggencarkan penggusuran permukiman ilegal. Semua bangunan ilegal ditargetkan selesai sebelum Pilkada DKI 2017.
Ahok mengatakan, normalisasi sungai menjadi kewajibannya. Karena, saat dilantik menjadi gubernur Ia disumpah mengatasi banjir di Jakarta. Jika Ia tak melakukan penggusuran, Ia melanggar sumpahnya kepada Tuhan.
"Saya disumpah kepada Tuhan pakai kitab suci untuk atasi banjir, macet. Atasi banjir harus normalisasi sungai, normalisasi sungai pasti gusur," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Relokasi sejumlah permukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, belum benar-benar menyelesaikan permasalahan. Bahkan, saat ini warga Kampung Pulo yang tak terkena relokasi masih terkena banjir, saat hujan tiba.
"Banjir tahun sekarang cuma dari hujan, tahun kemarin kan dari luapan kali," kata Ela Warga RT 12/03, Kampung Pulo, kepada
Metrotvnews.com, Kamis (18/2/2016).
Dia berharap, Pemerintah DKI Jakarta segera mengatasi masalah banjir di Kampung Pulo. Hal tersebut seperti janji Pemerintah DKI Jakarta sebelum merelokasi sebagian warga Kampung Pulo.
"Sampah masih ada, tapi mengendap. Jadi aliran air di sungai tidak mengalir," terangnya.
Ela menuturkan, luas cakupan banjir tetap sama, melanda rukun tetangga 01, 02, dan 03 Kampung Pulo. Tapi, ketinggian air tak separah tahun-tahun sebelumnya.
Marwan, warga Kampung Pulo, sudah pasrah dengan banjir yang tak berhenti 'menyapa' Kampung Pulo. Lantaran itu dia emoh pindah. Apalagi, kalau harus terbebani dengan biaya sewa.
"Banjir di sini sudah langganan, mau bagaimana lagi. Kita sudah terbiasa. Sekarang sehari sudah surut. Rumah saya enggak kena relokasi, andai disuruh pindah saya enggak minat. Ponakan saya dulu rumah sendiri, direlokasi harus bayar sewa," paparnya.
Kamis 20 Agustus 2015, Pemerintah DKI Jakarta merelokasi warga Kampung Pulo dan menghancurkan rumah-rumah warga di bantaran Kali Ciliwung. Total yang dihancurkan sebanyak 519 rumah yang dihuni 926 kepala keluarga.
Relokasi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta sempat mendapat penentangan warga Kampung Pulo. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Bentrokan menelan korban dari kedua belah pihak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim berhasil menyelamatkan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan dari banjir. Harga tanah wilayah itu diprediksi bakal naik.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama membantah pernyataan sejumlah pihak yang menuding dirinya menghancurkan Kampung Pulo. Ahok mengaku hanya menjalankan perintah negara dan sumpah jabatannya. Bangunan yang dihancurkan hanya rumah liar yang menyalahi undang-undang.
"Siapa bilang saya hancurkan Kampung Pulo? Justru saya selamatkan, bahkan menaikkan harga jualnya. Sekarang sudah ditutup (pakai sheetpile) harganya pasti naik," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 26 Januari.
Pemprov DKI, kata Ahok, masih mengusahakan kedua daerah tersebut bebas banjir. Salah satu usahanya dengan menutup trase Kali Ciliwung dengan dinding turap (sheetpile). Keduanya masih dalam tahap pengerjaan.
"Kampung Pulo sebentar lagi sudah enggak banjir. Minimal Bukit Duri yang kita tutup sepanjang 250 meter tidak banjir lagi," ujar Ahok.
Ahok bakal menggencarkan penggusuran permukiman ilegal. Semua bangunan ilegal ditargetkan selesai sebelum Pilkada DKI 2017.
Ahok mengatakan, normalisasi sungai menjadi kewajibannya. Karena, saat dilantik menjadi gubernur Ia disumpah mengatasi banjir di Jakarta. Jika Ia tak melakukan penggusuran, Ia melanggar sumpahnya kepada Tuhan.
"Saya disumpah kepada Tuhan pakai kitab suci untuk atasi banjir, macet. Atasi banjir harus normalisasi sungai, normalisasi sungai pasti gusur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
