medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD DKI 2015 bersama DPRD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Hanya menyamakan persepsi saja, tidak ada masalah apa-apa," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).
Pembahasan itu untuk mengetahui prioritas program dan melakukan efisiensi, baik dari pihak Pemprov maupun DPRD. Sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang.
Ahok ingin melakukan menyesuaikan anggaran, sehingga efektivitas serta kepatutan dan rasionalitasnya sudah betul untuk kepentingan rakyat. Suami Veronica Tan itu akan memusatkan anggaran hanya untuk pembangunan DKI.
“Efisiensi sangat diperlukan, pembangunan yang tidak masuk akal kita hilangkan. Kita fokus pada pembangunan prioritas,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kemendagri mengundang Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BUMD dan anggota DPRD DKI Jakarta untuk membahas pemaparan KUA-PPAS. Pembahasan itu untuk membuka prioritas program dan melakukan efisiensi, baik dari pihak Pemprov maupun DPRD.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD DKI 2015 bersama DPRD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Hanya menyamakan persepsi saja, tidak ada masalah apa-apa," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).
Pembahasan itu untuk mengetahui prioritas program dan melakukan efisiensi, baik dari pihak Pemprov maupun DPRD. Sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang.
Ahok ingin melakukan menyesuaikan anggaran, sehingga efektivitas serta kepatutan dan rasionalitasnya sudah betul untuk kepentingan rakyat. Suami Veronica Tan itu akan memusatkan anggaran hanya untuk pembangunan DKI.
“Efisiensi sangat diperlukan, pembangunan yang tidak masuk akal kita hilangkan. Kita fokus pada pembangunan prioritas,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kemendagri mengundang Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BUMD dan anggota DPRD DKI Jakarta untuk membahas pemaparan KUA-PPAS. Pembahasan itu untuk membuka prioritas program dan melakukan efisiensi, baik dari pihak Pemprov maupun DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
