Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan

DPRD Kaji Revitalisasi Trotoar di Jalan Sabang

Nasional revitalisasi
Sri Yanti Nainggolan • 16 Januari 2020 04:30
Jakarta: DPRD DKI Jakarta berjanji akan mengkaji revitalisasi trotoar di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat. Hal ini tak lepas dari penolakan dari warga.
 
Paguyuban Pengusaha Jalan Sabar (PPS) sempat mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta dan menyampaikan penolakan rencana revitalisasi di Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang. Pihak DPRD mengungkapkan masih mengakaji rencana tersebut.
 
"Diterima (keluhannya), dan ini kan masih kajian," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan, kajian meliputi asas keadilan untuk pengusaha, pedagang kaki lima (PKL), dan warga sekitar. Semua elemen itu penting.
 
Setali tiga uang, Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi juga mengungkapkan bahwa konsep revitalisasi masih dalam kajian, terutama untuk relokasi sekitar 50 PKL di Jalan Sabang.
 
"Yang jelas, akan kita tata PKL ini," ujar Irwandi singkat.
 
Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan menegaskan, para pengusaha tak setuju dengan rencana revitalisasi trotoar tersebut. Meski memahami tujuan revitalisasi, menurut dia, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah.
 
Sebagai penghuni asli sejak tahun 1958, pemilik Rumah Makan Minang Natrabu tersebut mengklaim tahu cara terbaik untuk mengubah Jalan Sabang menjadi lebih baik dan menarik.
 
Kuasa hukum PPS Nasyat menjabarkan beberapa keresahan yang merugikan para pengusaha terkait rencana tersebut. Pertama, tak ada transparansi, karena pemberitahuan diumumkan sehari sebelum tanggal sosialisasi pada 19 Desember 2019. Oleh karena itu, hanya sedikit pengusaha yang datang.
 
"Kami dapat materi judul kajian penataan kawasan. Ternyata sudah di-musrembang-kan dari 2018 dan tender ada di 2019. Kenapa kami tidak dilibatkan? Pemkot Jakpus tidak transparan," papar Nasyat.
 
Selain itu, jika revitalisasi dilaksanakan, maka akan berdampak pada kapasitas parkir di Jalan Sabang yang makin sedikit. Akibatnya, jumlah pembeli pun berkurang karena kesulitan mencari parkir kendaraan. Hal itu juga berbenturan dengan hukum.
 
"Apabila masalah ini dilanjutkan akan menimbulkan masalah. Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran menyebutkan Pemda wajib menyediakan parkir," terang dia.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif