Ilustrasi - Medcom.id.
Ilustrasi - Medcom.id.

Taufik Bantah Ahok Soal Reklamasi

Nasional reklamasi teluk jakarta
Theofilus Ifan Sucipto • 20 Juni 2019 07:00
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik membantah pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok sempat mengatakan DPRD DKI tidak kunjung mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Raperda RZWP3K) saat dirinya menjadi gubernur.
 
"Ahok ngawur. Itu mah Perda yang sekarang saya sampaikan dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawur lah," kata Taufik saat dihubungi wartawan, Rabu 19 Juni 2019.
 
Taufik mengatakan saat ini penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak memakai Perda. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyetop reklamasi 13 pulau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jika Perda itu kembali dihidupkan, kata Taufik, maka reklamasi 13 pulau kembali berjalan. Dia menyarankan memasukan pulau yang baru dibangun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 
"Karena reklamasi sudah disetop, menurut saya kan mau ada perubahan RTRW dan RDTR, masukkan aja itu di dalamnya," imbuh dia.
 
Taufik menyebut kontribusi tambahan sebesar 15 persen berlaku ketika Perda itu ada. Dia menyalahkan pihak pengembang.
 
"Yang disalahkan itu Podomoro karena ada perjanjian dengan Pemda (era Ahok),"
 
Karena tidak ada Perda, kata Taufik, maka kesepakatan kembali pada perjanjian kompensasi. Perjanjian itu mencakup sekitar 15 pulau, salah satunya Pulau G.
 
Saat ditanya perjanjian yang mana, Taufik tidak bisa menyebut secara spesifik perjanjiannya. Pun dengan perbedaan antara kontribusi dengan kompensasi yang dimaksud. Dia hanya menyebut ada perjanjian dengan Pemprov DKI.
 
"Iya (dalam perjanjian) ada bedanya. (Perjanjian) tahun zaman Ahok. Saya kira balik lagi pada perjanjian," ujar Taufik.
 
Baca:Ahok Tegaskan Pergub Buatannya Bukan Alat Penerbitan IMB
 
Sebelumnya, Ahok menyebut DPRD DKI menolak ketok palu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantau Utara Jakarta serta rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam raperda yang saat ini tak diteruskan Anies itu terdapat kewajiban 15 persen kontribusi tambahan. Ahok mengatakan DPRD DKI menyandera kebijakan itu saat ia menjabat.
 
"Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu khususnya (Wakil DPRD DKI) Mohamad Taufik dan kawan-kawan dan (Mantan Komisi D DPRD DKI) Sanusi," beber dia saat dihubungi wartawan.
 
Dia menghitung, bila pengembang memberi tambahan kontribusi, pemprov bisa menerima hingga Rp100 triliun. Ahok menegaskan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu untuk membantu rakyat DKI.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif