Ada Debat Pilpres, Warga Jakarta Lebih Baik Hindari Ruas Jalan Ini

Jakarta: Debat perdana calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) 2024 dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa 12 Desember 2023 di Gedung KPU RI, Jakarta. Berdasarkan jadwal yang dirilis KPU, acara debat akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Namun begitu, polisi sudah melakukan sterilisasi area sekitar gedung KPU mulai pada pukul 15.00 Wib sore.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau warga Jakarta untuk menghindari jalur-jalur sekitaran gedung KPU RI.  "Tentunya kami mengharapkan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari pada jalur-jalur tersebut, yang tentunya akan dilakukan kegiatan dalam debat capres dan cawapres," ujar Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin, 11 Desember 2023.       Rekayasa lalu lintas Selain itu, Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas di hari penyelenggaran debat perdana Pilpres 2024. Berikut ini rekayasa lalu lintas yang diberlakukan: Kendaraan yang datang dari arah Bundaran Hi yang akan menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan H Agus Salim maupun Jalan Pamekasan Kendaraan yang datang dari arah Jalan H Agus Salim yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Pamekasan atau belok ke kanan ke Arah Bundaran HI TL Hos Cokroaminoto Kendaraan yang datang dari arah Jalan Rasuna Said yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan Ke Jalan Cokroaminoto atau belok ke kanan ke Jalan Diponegoro Kendaraan yang datang dari arah Jalan Diponegoro yang akan menuju Bunderan HI dialihkan ke kiri ke Jalan Rasuna Said maupun ke kanan Jalan Hos Cokroaminoto Sebanyak 2.000 Personel amankan debat Pilpres  Trunoyudo mengungkapkan sebanyak dua ribu personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan debat perdana Pilpres 2024 yang akan digelar di KPU. Para personel terdiri dari tujuh satgas, mulai preemptif, preventif, hingga satgas gakkum (penegakan hukum). Debat perdana Pilpres 2024 akan dihadiri oleh tiga pasangan calon presiden-wakil presiden. Adapun tema debat pertama ini akan membahas tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.