medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memergoki dana siluman sebesar Rp8,8 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI. Namun, pria yang akrab disapa Ahok itu meyakinkan masalah tersebut sudah beres.
"Udah clear," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu usai menghadiri sidang paripurna DPRD di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
Namun, dia mengaku masih belum mengetahui anggota dewan yang diduga menyuap pejabat Pemprov DKI untuk memasukkan anggaran siluman ke dalam RAPBD.
"Enggak tahu siapa yang masukin. Udah kita coret, sama DPRD juga mengatakan itu enggak sesuai harus dicoret," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai wajar apabila ada anggota DPRD DKI yang mencoba mengotak-atik anggaran. Sebab, sistem pencatatan anggaran masih manual, sehingga memungkinkan munculnya anggaran fiktif.
Namun, saat ini, Pemprov DKI sudah menerapkan sistem e-budgeting di sejumlah bidang, sehingga lebih transparan. Setiap pencacatan dapat direkam oleh sistem.
"Kita enggak tahu, makanya saya lihat banyak orang enggak mau pake e-budgeting, itu ada oknum-oknum yang main. Nah, tapi kalau e-budgeting sudah kita set, enggak bisa lagi main," tandas Ahok.
Pada kesempatan yang lain, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengatakan sudah menerima laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DKI tentang anggaran siluman. Dia mengklaim anggaran yang ditudingkan Ahok tersebut tak pernah ada.
"Setelah diadakan klarifikasi kemaren dengan Pak Ahok, akhirnya memang diketahui dari laporan TAPD, tim anggaran, bahwa itu yang namanya anggaran siluman itu enggak ada dan enggak pernah ada," jelas Sani.
Sani beranggapan Ahok salah kaprah soal anggaran siluman. Hal itu disorotinya dari selisih Kuappas dengan RAPBD.
"Bukan omong doang, mungkin dia mendengar cerita atau laporan dan lain-lain, mungkin juga salah pengertian, karena kan pengajuan anggaran yang diajukan Kuappas kan memnag jauh, tinggi 79 triliun sementara (RAPBD) yang disetujui dprd adalah 73 triliun, barangkali sekian triliun itu lah barangkali dianggap ada anggran siluman, " kata Sani.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memergoki dana siluman sebesar Rp8,8 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI. Namun, pria yang akrab disapa Ahok itu meyakinkan masalah tersebut sudah beres.
"
Udah clear," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu usai menghadiri sidang paripurna DPRD di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
Namun, dia mengaku masih belum mengetahui anggota dewan yang diduga menyuap pejabat Pemprov DKI untuk memasukkan anggaran siluman ke dalam RAPBD.
"Enggak tahu siapa yang masukin. Udah kita coret, sama DPRD juga mengatakan itu enggak sesuai harus dicoret," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai wajar apabila ada anggota DPRD DKI yang mencoba mengotak-atik anggaran. Sebab, sistem pencatatan anggaran masih manual, sehingga memungkinkan munculnya anggaran fiktif.
Namun, saat ini, Pemprov DKI sudah menerapkan sistem e-budgeting di sejumlah bidang, sehingga lebih transparan. Setiap pencacatan dapat direkam oleh sistem.
"Kita enggak tahu, makanya saya lihat banyak orang enggak mau pake e-budgeting, itu ada oknum-oknum yang main. Nah, tapi kalau e-budgeting sudah kita set, enggak bisa lagi main," tandas Ahok.
Pada kesempatan yang lain, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengatakan sudah menerima laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DKI tentang anggaran siluman. Dia mengklaim anggaran yang ditudingkan Ahok tersebut tak pernah ada.
"Setelah diadakan klarifikasi kemaren dengan Pak Ahok, akhirnya memang diketahui dari laporan TAPD, tim anggaran, bahwa itu yang namanya anggaran siluman itu enggak ada dan enggak pernah ada," jelas Sani.
Sani beranggapan Ahok salah kaprah soal anggaran siluman. Hal itu disorotinya dari selisih Kuappas dengan RAPBD.
"Bukan omong doang, mungkin dia mendengar cerita atau laporan dan lain-lain, mungkin juga salah pengertian, karena kan pengajuan anggaran yang diajukan Kuappas kan memnag jauh, tinggi 79 triliun sementara (RAPBD) yang disetujui dprd adalah 73 triliun, barangkali sekian triliun itu lah barangkali dianggap ada anggran siluman, " kata Sani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
