medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengaku lelah selalu menghadapi Komnas HAM tiap menjalankan program pemerintah. Ia kesal dengan Komnas HAM karena tindakannya menata Ibu Kota kerap dipermasalahkan.
"Aku cape deh sama Komnas HAM yang ngomong. Kenapa kami membangun rusun di Jatinegara Barat, membongkar satu gedung PU, siapa yang minta ke sana? Orang Kampung Pulo yang minta!" kata Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).
Ahok menjelaskan, persetujuan pembongkaran gedung Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur dilakukan oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Mereka sepakat merobohkan gedung PU untuk dijadikan rusun.
"Waktu itu Pak Jokowi nanya ke warga 'mau dibangun di mana?', warga mau di situ, gedung PU. Ya! bongkar satu gedung, bangun! Sekarang mereka teriak saya tidak transparan dalam memilih lokasi rusun," tegas Ahok.
Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Nur Khoirun, menyebut jika Ahok tidak transparan dalam merelokasi warga Kampung Pulo. Warga tak turut diajak berdialog untuk memutuskan penyelesaian masalah.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengaku lelah selalu menghadapi Komnas HAM tiap menjalankan program pemerintah. Ia kesal dengan Komnas HAM karena tindakannya menata Ibu Kota kerap dipermasalahkan.
"Aku cape deh sama Komnas HAM yang ngomong. Kenapa kami membangun rusun di Jatinegara Barat, membongkar satu gedung PU, siapa yang minta ke sana? Orang Kampung Pulo yang minta!" kata Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).
Ahok menjelaskan, persetujuan pembongkaran gedung Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur dilakukan oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Mereka sepakat merobohkan gedung PU untuk dijadikan rusun.
"Waktu itu Pak Jokowi nanya ke warga 'mau dibangun di mana?', warga mau di situ, gedung PU. Ya! bongkar satu gedung, bangun! Sekarang mereka teriak saya tidak transparan dalam memilih lokasi rusun," tegas Ahok.
Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Nur Khoirun, menyebut jika Ahok tidak transparan dalam merelokasi warga Kampung Pulo. Warga tak turut diajak berdialog untuk memutuskan penyelesaian masalah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
