medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta tanpa memecat pasukan oranye yang sudah ada. Sebab, pemerintah membutuhkan banyak PHL untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan Ibu Kota.
"13 ribu PHL yang ada tetap dipertahankan, penambahan sedang kita pertimbangkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (13/12/2016)
Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan DKI Jakarta membutuhkan banyak PHL. Sebab, jumlah PHL saat ini belum ideal untuk membenahi kebersihan Ibu Kota.
"Jumlah PHL yang dialokasikan sesuai kebutuhakn Dinas Kebersihan," kata Soni tanpa menyebut jumlah pasti yang dibutuhkan Ibu Kota.
PHL yang biasa disebut pasukan oranye digaji Rp3,1 Juta per bulan. Mereka terikat kontrak selama satu tahun dan dapat diperpanjang tiap tahun. Syaratnya, mereka lolos serangkaian uji evaluasi kerja, tidak bermasalah hukum, dan selalu taat pada aturan.
"Ada tahapan, setahun ini kita evaluasi per tiga bulan. Ada seleksinya dan tidak otomasis," kata Soni.
Soni punya alasan mengampuni 63 PHL yang sebelumnya diskors karena berfoto dengan spanduk calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono. “Kemarin (63 orang PHL) yang diskors rupanya bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Soni mengungkapkan, hukuman bagi PHL berbeda dengan PNS. Setelah diaudit, PHL tersebut bisa diberi keringanan. Meski demikian, Soni tak ingin kejadian serupa terulang.
"Ada tahanpannya. Pendekatan hukum kita lain. Kalau Kadis (Kepala Dinas) hari ini berkampanye, besok pagi langsung berhenti. Ada level-level yang kita bisa ambil," ujarnya.
Soni menjamin, 63 PHL ini bisa kembali bekerja dan mendapatkan gaji selama dua minggu hingga masa kontrak pada akhir tahun 2016. Soni juga meminta atasan 63 PHL tersebut menyampaikan netralitas terkait Pilkada DKI.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4bar29Bk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta tanpa memecat pasukan oranye yang sudah ada. Sebab, pemerintah membutuhkan banyak PHL untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan Ibu Kota.
"13 ribu PHL yang ada tetap dipertahankan, penambahan sedang kita pertimbangkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (13/12/2016)
Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan DKI Jakarta membutuhkan banyak PHL. Sebab, jumlah PHL saat ini belum ideal untuk membenahi kebersihan Ibu Kota.
"Jumlah PHL yang dialokasikan sesuai kebutuhakn Dinas Kebersihan," kata Soni tanpa menyebut jumlah pasti yang dibutuhkan Ibu Kota.
PHL yang biasa disebut pasukan oranye digaji Rp3,1 Juta per bulan. Mereka terikat kontrak selama satu tahun dan dapat diperpanjang tiap tahun. Syaratnya, mereka lolos serangkaian uji evaluasi kerja, tidak bermasalah hukum, dan selalu taat pada aturan.
"Ada tahapan, setahun ini kita evaluasi per tiga bulan. Ada seleksinya dan tidak otomasis," kata Soni.
Soni punya alasan mengampuni 63 PHL yang sebelumnya diskors karena berfoto dengan spanduk calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono. “Kemarin (63 orang PHL) yang diskors rupanya bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Soni mengungkapkan, hukuman bagi PHL berbeda dengan PNS. Setelah diaudit, PHL tersebut bisa diberi keringanan. Meski demikian, Soni tak ingin kejadian serupa terulang.
"Ada tahanpannya. Pendekatan hukum kita lain. Kalau Kadis (Kepala Dinas) hari ini berkampanye, besok pagi langsung berhenti. Ada level-level yang kita bisa ambil," ujarnya.
Soni menjamin, 63 PHL ini bisa kembali bekerja dan mendapatkan gaji selama dua minggu hingga masa kontrak pada akhir tahun 2016. Soni juga meminta atasan 63 PHL tersebut menyampaikan netralitas terkait Pilkada DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
