Anggaran Penanganan Banjir Dinilai Harus 10% dari APBD DKI

Jakarta: Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius dalam menangani banjir, perlu ada prioritas anggaran yang disalurkan. Setidaknya 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu dikucurkan untuk program penanganan banjir. "Namun, harus dengan indikator target capaian yang jelas terukur dan tuntas (secara bertahap) mengurangi dampak banjir," kata Nirwono kepada Media Indonesia, Minggu, 26 Desember 2021. Dia menyarankan beberapa program prioritas untuk menanggulangi banjir, di antaranya pembenahan 13 sungai yang ada di Jakarta. Target penuntasan satu-dua sungai per tahun harus tercapai. Baca: NasDem Apresiasi Kerja Kemanusiaan PMI di Malaysia Kemudian, 109 situ/danau/ embung/waduk perlu direvitalisasi dengan target 10 situ atau danau setiap tahunnya. Pemprov DKI Jakarta juga diminta merehabilitasi saluran air/drainase dengan target revitalisasi 10 persen per tahun. "Penambahan luasan RTH (ruang terbuka hijau) baru satu persen per tahun sehingga bisa tercapai dari 10 persen pada 2020 menjadi 30 persen pada 2040," imbuh dia. Sementara itu, penanganan banjir rob di pantai perlu penanganan khusus. Pemprov tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan tanggul saja. "Perlu ada restorasi kawasan pesisir pantai utara Jakarta sepanjang 32 km dengan target 3 km per tahun," jelas dia.