medcom.id, Jakarta: Manajemen Alexis mengajak Pemprov DKI duduk bersama membicarakan kelanjutan izin usaha. Pembahasan diminta bentuk rapat dengar pendapat atau audiensi.
"Kami harap pihak Pemprov bisa mengatur audiensi dengan kami," kata Juru Bicara Alexis, Lina Novita di Hotel Alexis, Jakarta Utara, Selasa 31 Oktober 2017.
Lina mengaku siap menunjukkan seluruh dokumen kelengkapan usaha milik Alexis. Ia juga siap membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Alexis.
"Kami ingin tunjukkan dokumen kami lengkap. Tak ada asusila, narkoba, kami taat hukum, taat pajak," ungkap Lina.
Lina meyakini, Pemprov DKI memiliki tujuan yang baik. Ia juga berharap Pemprov DKI bisa memposisikan Alexis seperti usaha pariwisata lain yang ada.
(Baca juga: Menengok 'Lantai Surga' Alexis)
"Kami merupakan penyumbang pajak nyata di DKI Jakarta. Tak mungkin Pemprov tak suka dengan anak bangsa yang punya usaha di sini," ucap dia.
Staf Legal Alexis M Fajri mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pendaftaran ulang atau perpanjangan izin lewat sistem online sejak Juli 2017. Izin usaha hotel dan griya pijat Alexis sendiri habis akhir Oktober 2017.
Fajri menilai, keputusan tak memperpanjang izin usaha dilakukan tanpa prosedur yang benar. Ia mencontohkan, sejak izin usaha didaftarkan ulang, belum ada pemeriksaan berkas lanjutan, termasuk peninjauan lokasi.
"Untuk saat ini yang kami tahu di Alexis belum ada namanya survei. Tapi kami tetap menghargai keputusan Gubernur saat ini," ucap Fajri.
(Baca juga: 145 Pekerja Hotel dan Griya Pijat Alexis Dirumahkan)
medcom.id, Jakarta: Manajemen Alexis mengajak Pemprov DKI duduk bersama membicarakan kelanjutan izin usaha. Pembahasan diminta bentuk rapat dengar pendapat atau audiensi.
"Kami harap pihak Pemprov bisa mengatur audiensi dengan kami," kata Juru Bicara Alexis, Lina Novita di Hotel Alexis, Jakarta Utara, Selasa 31 Oktober 2017.
Lina mengaku siap menunjukkan seluruh dokumen kelengkapan usaha milik Alexis. Ia juga siap membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Alexis.
"Kami ingin tunjukkan dokumen kami lengkap. Tak ada asusila, narkoba, kami taat hukum, taat pajak," ungkap Lina.
Lina meyakini, Pemprov DKI memiliki tujuan yang baik. Ia juga berharap Pemprov DKI bisa memposisikan Alexis seperti usaha pariwisata lain yang ada.
(Baca juga:
Menengok 'Lantai Surga' Alexis)
"Kami merupakan penyumbang pajak nyata di DKI Jakarta. Tak mungkin Pemprov tak suka dengan anak bangsa yang punya usaha di sini," ucap dia.
Staf Legal Alexis M Fajri mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pendaftaran ulang atau perpanjangan izin lewat sistem online sejak Juli 2017. Izin usaha hotel dan griya pijat Alexis sendiri habis akhir Oktober 2017.
Fajri menilai, keputusan tak memperpanjang izin usaha dilakukan tanpa prosedur yang benar. Ia mencontohkan, sejak izin usaha didaftarkan ulang, belum ada pemeriksaan berkas lanjutan, termasuk peninjauan lokasi.
"Untuk saat ini yang kami tahu di Alexis belum ada namanya survei. Tapi kami tetap menghargai keputusan Gubernur saat ini," ucap Fajri.
(Baca juga:
145 Pekerja Hotel dan Griya Pijat Alexis Dirumahkan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
