Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan dalam setahun terakhir. Salah satu yang dikritisi ialah progam hunian DP Rp0 Solusi Rumah Warga (Samawa).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan program DP Rp0 tak mengalami kemajuan sejak diluncurkan pada 18 Januari 2018. Hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga mengumumkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Lantaran itu jual beli belum bisa dimulai. Gembong juga menyebutkan bunga cicilan Rumah DP Rp0 terlampau mahal, yakni 9,45 persen.
"Ini jauh lebih tinggi dibandingkan Bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang hanya 5 persen," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.
Fraksi PDIP juga menyoroti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masih jauh dari target. Saat ini baru 114.108 bidang tanah yang memiliki sertifikat dari target 432.655 bidang.
"Pemprov harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memenuhi target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)," ucap dia.
Baca: Verifikasi Pembeli Rumah DP Nol Rupiah Molor
Serapan APBD 2018 pun tak luput dari sorotan. Berdasarkan situs publik.bapedadki.net serapan anggaran APBD 2018 baru mencapai 76,05 persen dari total anggaran Rp83,26 triliun. "Angka ini masih jauh dari target yang digaungkan hingga capai 87 persen," ucap Gembong.
Dia meminta Anies mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, rendahnya serapan dapat berimbas pada pelayanan publik.
Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan dalam setahun terakhir. Salah satu yang dikritisi ialah progam hunian DP Rp0 Solusi Rumah Warga (Samawa).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan program DP Rp0 tak mengalami kemajuan sejak diluncurkan pada 18 Januari 2018. Hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga mengumumkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Lantaran itu jual beli belum bisa dimulai. Gembong juga menyebutkan bunga cicilan Rumah DP Rp0 terlampau mahal, yakni 9,45 persen.
"Ini jauh lebih tinggi dibandingkan Bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang hanya 5 persen," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.
Fraksi PDIP juga menyoroti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masih jauh dari target. Saat ini baru 114.108 bidang tanah yang memiliki sertifikat dari target 432.655 bidang.
"Pemprov harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memenuhi target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)," ucap dia.
Baca: Verifikasi Pembeli Rumah DP Nol Rupiah Molor
Serapan APBD 2018 pun tak luput dari sorotan. Berdasarkan situs
publik.bapedadki.net serapan anggaran APBD 2018 baru mencapai 76,05 persen dari total anggaran Rp83,26 triliun. "Angka ini masih jauh dari target yang digaungkan hingga capai 87 persen," ucap Gembong.
Dia meminta Anies mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, rendahnya serapan dapat berimbas pada pelayanan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
