Ilustrasi- Pembangunan jalur layang ganda di Stasiun Manggarai. MI/Barry Fathahilah.
Ilustrasi- Pembangunan jalur layang ganda di Stasiun Manggarai. MI/Barry Fathahilah.

Warga Manggarai Bersedia Digusur PT KAI dengan Syarat

Nasional penggusuran
Kautsar Widya Prabowo • 08 Oktober 2019 19:52
Jakarta: Sejumlah warga RW 12 Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan mengaku bersedia digusur PT Kereta Api Indonesia. Namun penggusuran harus disertai ganti rugi yang sepadan.
 
"Kita enggak akan membangkang. Tapi kita digusur nantinya bisa punya rumah lagi aja, yang penting itu," kataSekertaris RW 12, Suharman, 68, saat ditemui Medcom.id di Manggarai, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
 
Dia mengakui telah menempati tanah PT KAI selama berpuluh tahun. Namun Suharman tetap berharap uang ganti rugi seharga nilai rumah di sekitar lokasi itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, ganti rugi penggusuran fase pertama diRT01 RW 12 tak sesuai dengan harga rumah di sana. Karena warga hanya diberikan uang ganti rugi Rp3,5 juta per meter.
 
Selain itu, warga RT02, RW 12 Ruslan, 30, menginginkan hal yang sama ihwal uang ganti rugi. Ia ogah diberikan uang ganti rugi senilai harga rumah di luar Jakarta.
 
"Kita pengen keluar dapat rumah lagi daerah sini. Kalau 3,5 juta per meter saya dapat Rp120 juta, enggak dapet rumah daerah sini. Paling enggak Rp500 juta ke atas," jelasnya.
 
Setali tiga uang, warga RT06 RW12, Kusnanto, 52, bersedia angkat kaki jika diberikan uang kompensasi yang tinggi. Ia juga ogah untuk dibayar Rp3,5 juta per meter.
 
"Paling enggak Rp20 juta per meter. kalau rumah yang sepetak di hargai Rp3,5 juta per meter enggak mungkin bisa beli lagi," tuturnya.
 
Ia mengaku tanah yang ia tempati lebih dari 40 tahun lamanya tidak memiliki sertifikat. Namun, ia mengkalim tanah tersebut merupakan miliknya jika mengacu pada peraturan yang ada jika mendiami lebih dari 20 tahun. Peraturan yang dimaksud tertuang Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 
"Jadi seharusnya pemerintah menerbitkan sertifikat untuk kami," pungkasnya
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif