Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Foto: MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Foto: MI/Rommy Pujianto

Pemprov DKI Dikejar Soal Pengajuan Kembali Raperda Zonasi

Nasional reklamasi teluk jakarta
Theofilus Ifan Sucipto • 16 Juli 2019 22:22
Jakarta: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) disambut baik. Rancangan itu dinilai mendesak untuk mengatur teluk Jakarta.
 
"Saya setuju saja," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2019.
 
Taufik menyebut, rencana yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI itu memiliki dampak positif. Sebab, RZWP3K dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata laut di Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan Pulau Seribu dikembangkan menjadi destinasi wisata di Indonesia. Harus diatur," ujar Ketua Fraksi Gerindra itu.
 
Kendati begitu, dia meminta Pemprov DKI juga aktif mempercepat pengajuan tersebut. Apalagi, kata Taufik, DPRD memiliki sejumlah rancangan perda yang harus dibahas dan telah masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
 
"Tergantung secepatnya pemerintah ngajuin. (Kepentingan) pulau itu enggak bisa disamain dengan darat. Enggak ada yang mau (inisiatif) ya susah," pungkas Taufik.
 
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Darjamuni mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meminta DPRD DKI kembali membahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Aturan ini dibuat untuk mengatur pulau-pulau yang sudah terlanjur ada yakni C, D, G dan N.
 
"Itu (RZWP3K) sudah diajukan lagi oleh Pak Gubernur untuk diajukan lagi ke DPRD untuk segera dibahas ulang," kata Darjamuni di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Dia mengaku awalnya Raperda itu bakal digunakan untuk membangun Pulau Reklamasi. Namun, revisi dilakukan untuk mengatur perizinan dan pemanfaatan ruang perairan di Teluk Jakarta.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif