Jakarta: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada lokasi pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk kawasan Kelurahan Cilincing dan Kalibaru.
Hadi menerangkan, selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus diselesaikan di DKI Jakarta seperti sampah, banjir dan kemacetan.
“Sertifikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya yang bisa kita lakukan supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir,” kata Menteri Hadi usai menyerahkan sertifikat ke Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.
Hadi menjelaskan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi Presiden Jokowi telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp5.219 triliun, dan Provinsi DKI Jakarta menyumbang Rp120 triliun.
“Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali,” kata Hadi.
Baca: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Tetapkan Yogyakarta sebagai Kota Lengkap
Maka dari itu, Hadi berharap dengan adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.
“Kami berharap Jakarta penyerahan sertifikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta semakin maju,” ucap mantan Panglima TNI ini.
Selain sertifikat tanggul, dalam kesempatan itu Menteri Hadi menyerahkan sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta sebanyak 162 sertifikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, Jakarta Selatan 30 bidang, di Jakarta Timur 11 bidang, dan 3 bidang di Jakarta Barat.
Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Hadi juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap serta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bersinergi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Provinsi DKI Jakarta.
“Kota Jakarta Pusat menjadi Kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya, supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap,” tutup Hadi Tjahjanto.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, Kepala Kantor Wilayah BPN, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada lokasi pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk kawasan Kelurahan Cilincing dan Kalibaru.
Hadi menerangkan, selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus diselesaikan di DKI Jakarta seperti sampah, banjir dan kemacetan.
“Sertifikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya yang bisa kita lakukan supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir,” kata Menteri Hadi usai menyerahkan sertifikat ke Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.
Hadi menjelaskan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi Presiden Jokowi telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp5.219 triliun, dan Provinsi DKI Jakarta menyumbang Rp120 triliun.
“Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali,” kata Hadi.
Baca:
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Tetapkan Yogyakarta sebagai Kota Lengkap
Maka dari itu, Hadi berharap dengan adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.
“Kami berharap Jakarta penyerahan sertifikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta semakin maju,” ucap mantan Panglima TNI ini.
Selain sertifikat tanggul, dalam kesempatan itu Menteri Hadi menyerahkan sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta sebanyak 162 sertifikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, Jakarta Selatan 30 bidang, di Jakarta Timur 11 bidang, dan 3 bidang di Jakarta Barat.
Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Hadi juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap serta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bersinergi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Provinsi DKI Jakarta.
“Kota Jakarta Pusat menjadi Kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya, supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap,” tutup Hadi Tjahjanto.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, Kepala Kantor Wilayah BPN, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
