medcom.id, Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi mengakui sebanyak 17.776 keluarga yang tinggal di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, belum menerima dana kompensasi yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta. Sudah enam bulan warga tak menerima dana kompensasi itu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman, mengatakan, laporan pemakaian anggaran sudah pernah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, mereka mengembalikan dengan alasan ingin ada perbaikan sedikit.
"Jadi kami harus memperbaiki dahulu laporan pemakaian anggaran tahun 2016, setelah itu anggaran tahun ini bisa turun," kata Sopandi, Rabu 8 Juni 2017.
Sopandi mengakui ada keterlambatan pembayaran uang kompensasi sampah untuk warga sekitar TPST Bantargebang. Kejadian itu terhitung sejak Januari sampai Juni 2017. "Tapi, kalau memang mendesak, kami akan talangi dulu menggunakan kas daerah. Agar masyarakat yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang tidak resah," jelasnya.
Jumlah bantuan Pemprov DKI tahun 2017, kata Sopandi, mencapai Rp300 miliar lebih. Dana itu terbagi keperluan uang kompensasi Rp70 miliar, bantuan infrastruktur warga Rp73 miliar, dan pembangunan jalan layang Rawa Panjang sebesar Rp 204 miliar. "Semuanya dijadikan satu untuk mata anggaran tahun 2017," kata dia.
Sopandi mengungkapkan, tiap kepala keluarga mendapat uang kompensasi sebanyak Rp200 ribu per bulan. Namun, untuk pengambilannya dilakukan setiap tiga bulan. Sehingga, dalam sekali pengambilan, satu KK mendapat Rp600 ribu.
medcom.id, Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi mengakui sebanyak 17.776 keluarga yang tinggal di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, belum menerima dana kompensasi yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta. Sudah enam bulan warga tak menerima dana kompensasi itu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman, mengatakan, laporan pemakaian anggaran sudah pernah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, mereka mengembalikan dengan alasan ingin ada perbaikan sedikit.
"Jadi kami harus memperbaiki dahulu laporan pemakaian anggaran tahun 2016, setelah itu anggaran tahun ini bisa turun," kata Sopandi, Rabu 8 Juni 2017.
Sopandi mengakui ada keterlambatan pembayaran uang kompensasi sampah untuk warga sekitar TPST Bantargebang. Kejadian itu terhitung sejak Januari sampai Juni 2017. "Tapi, kalau memang mendesak, kami akan talangi dulu menggunakan kas daerah. Agar masyarakat yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang tidak resah," jelasnya.
Jumlah bantuan Pemprov DKI tahun 2017, kata Sopandi, mencapai Rp300 miliar lebih. Dana itu terbagi keperluan uang kompensasi Rp70 miliar, bantuan infrastruktur warga Rp73 miliar, dan pembangunan jalan layang Rawa Panjang sebesar Rp 204 miliar. "Semuanya dijadikan satu untuk mata anggaran tahun 2017," kata dia.
Sopandi mengungkapkan, tiap kepala keluarga mendapat uang kompensasi sebanyak Rp200 ribu per bulan. Namun, untuk pengambilannya dilakukan setiap tiga bulan. Sehingga, dalam sekali pengambilan, satu KK mendapat Rp600 ribu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
