medcom.id, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komnas HAM meminta penertiban kawasan Kalijodo dimulai lewat dialog.
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, kepentingan Pemprov DKI atas Kalijodo melahirka trauma sosial. Pemprov DKI mengganggap warga Kalijodo layaknya seteru.
"DKI melihat warga di sana seperti musuh. Kenapa tiba-tiba puluhan pasukan datang, ada satpol PP, ada tentara melakukan sosialisasi. Ini menakuti warga, timbul trauma sosial. Apakah memang ingin memempatkan warga sebagai musuh, dianggap teroris, penjahat, penjudi, tunasusila, dan segala macam," tutur Abbas kepada Metrotvnews.com, Rabu (17/2/2016).
Menurut dia, perlakuan Pemprov DKI mengikis kepercayaan warga Kalijodo. Padahal, masih ada cara lain, seperti dengan komunikasi yang lembut. Pemprov DKI juga perlu memberi pemahaman yang untuh.
"Harus komunikasi dengan lembut, dipindah ke rumah susun, dilatih keterampilan baru, dapat lapangan kerja baru. Jangan sampai timbul dampak buruk. Segala hal harus dapat diterima dua belah pihak," tuturnya.
Abbas menambahkan, Komnas HAM telah bertemu dengan sejumlah tokoh Kalijodo, dan memberi masukan agar tidak terjadi konflik sosial. Menurutnya, dialog dengan Pemprov DKI juga perlu dilakukan.
"Saya sudah terjun langsung bertemu dengan guru, pemuka agama dan macam-macam. Kita juga ingin berdialog dengan Pemda DKI. Mudah mudahan pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta) juga bisa mendengarkan wawasan dan memperkaya kebaikan atau alternatif relokasi atau penggusuran ini," ucapnya.
Pemprov DKI memastikan penggusuran Kalijodo, dipimpin TNI dan Polri. Warga di sana hendak diusir paksa karena menguasai tanah negara untuk kepentingan pribadi.
"Kasus Kalijodo itu sebenarnya dalam Undang-Undang Agraria adalah menguasai tanah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mau ada perputaran uang atau tidak, enggak peduli, yang penting kami sikat saja. Nanti Polda dan TNI yang mimpin penertibannya," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta usai mengikuti Apel bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu 17 Februari.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menegaskan, pihaknya bersama Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI terus berkoordinasi untuk membhas teknis penertiban di Kalijodo. "Tidak ada intimidasi Polri dan TNI, masa menegakkan hukum dibilang intimidasi. Kami akan membantu Pemprov membebaskan jalur hijau," kata Teddy.
medcom.id, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komnas HAM meminta penertiban kawasan Kalijodo dimulai lewat dialog.
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, kepentingan Pemprov DKI atas Kalijodo melahirka trauma sosial. Pemprov DKI mengganggap warga Kalijodo layaknya seteru.
"DKI melihat warga di sana seperti musuh. Kenapa tiba-tiba puluhan pasukan datang, ada satpol PP, ada tentara melakukan sosialisasi. Ini menakuti warga, timbul trauma sosial. Apakah memang ingin memempatkan warga sebagai musuh, dianggap teroris, penjahat, penjudi, tunasusila, dan segala macam," tutur Abbas kepada Metrotvnews.com, Rabu (17/2/2016).
Menurut dia, perlakuan Pemprov DKI mengikis kepercayaan warga Kalijodo. Padahal, masih ada cara lain, seperti dengan komunikasi yang lembut. Pemprov DKI juga perlu memberi pemahaman yang untuh.
"Harus komunikasi dengan lembut, dipindah ke rumah susun, dilatih keterampilan baru, dapat lapangan kerja baru. Jangan sampai timbul dampak buruk. Segala hal harus dapat diterima dua belah pihak," tuturnya.
Abbas menambahkan, Komnas HAM telah bertemu dengan sejumlah tokoh Kalijodo, dan memberi masukan agar tidak terjadi konflik sosial. Menurutnya, dialog dengan Pemprov DKI juga perlu dilakukan.
"Saya sudah terjun langsung bertemu dengan guru, pemuka agama dan macam-macam. Kita juga ingin berdialog dengan Pemda DKI. Mudah mudahan pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta) juga bisa mendengarkan wawasan dan memperkaya kebaikan atau alternatif relokasi atau penggusuran ini," ucapnya.
Pemprov DKI memastikan penggusuran Kalijodo, dipimpin TNI dan Polri. Warga di sana hendak diusir paksa karena menguasai tanah negara untuk kepentingan pribadi.
"Kasus Kalijodo itu sebenarnya dalam Undang-Undang Agraria adalah menguasai tanah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mau ada perputaran uang atau tidak, enggak peduli, yang penting kami sikat saja. Nanti Polda dan TNI yang mimpin penertibannya," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta usai mengikuti Apel bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu 17 Februari.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menegaskan, pihaknya bersama Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI terus berkoordinasi untuk membhas teknis penertiban di Kalijodo. "Tidak ada intimidasi Polri dan TNI, masa menegakkan hukum dibilang intimidasi. Kami akan membantu Pemprov membebaskan jalur hijau," kata Teddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
