Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengebut pembebasan 7,6 kilometer (km) bantaran Sungai Ciliwung. Tujuannya, agar normalisasi sungai bisa segera diselesaikan.
"Mudah-mudahan tahun ini bisa menyelesaikan 7,6 kilometer," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.
Riza menerangkan angka tersebut adalah total dari lahan di sebelah kiri dan kanan sungai dengan masing-masing 38 kilometer. Nantinya, akan dipasang sheet pile di sana.
Riza menyebut anggaran yang digelontorkan untuk pembebasan bantaran mencapai Rp5 triliun. Sementara itu, dana pemasangan sheet pile sekitar Rp370 miliar.
Baca: Pemprov DKI Tegaskan Beri Perhatian Besar Pada Penanganan Banjir
"Membuat sheet pile lebih murah karena pembebasan lahan banyak masalah," terang Riza.
Pertama, sengketa tanah yang perlu diselesaikan di pengadilan. Proses tersebut membutuhkan waktu. Kedua, anggaran normalisasi terbatas.
"Tapi kita serius (menangani banjir). Lebih dari 20 persen anggaran APBD untuk banjir," ucap dia.
Politikus Gerindra tersebut tak menampik ada warga yang akan menggugat pembebasan lahan. Solusi terbaik akan dicari oleh Pemprov DKI.
"Hak warga menggugat, boleh, kami juga punya hak dan kewenangan melakukan tugas dan membela diri," tutur dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta mengebut pembebasan 7,6 kilometer (km) bantaran Sungai Ciliwung. Tujuannya, agar
normalisasi sungai bisa segera diselesaikan.
"Mudah-mudahan tahun ini bisa menyelesaikan 7,6 kilometer," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.
Riza menerangkan angka tersebut adalah total dari lahan di sebelah kiri dan kanan sungai dengan masing-masing 38 kilometer. Nantinya, akan dipasang
sheet pile di sana.
Riza menyebut anggaran yang digelontorkan untuk pembebasan bantaran mencapai Rp5 triliun. Sementara itu, dana pemasangan
sheet pile sekitar Rp370 miliar.
Baca: Pemprov DKI Tegaskan Beri Perhatian Besar Pada Penanganan Banjir
"Membuat
sheet pile lebih murah karena pembebasan lahan banyak masalah," terang Riza.
Pertama, sengketa tanah yang perlu diselesaikan di pengadilan. Proses tersebut membutuhkan waktu. Kedua, anggaran normalisasi terbatas.
"Tapi kita serius (menangani banjir). Lebih dari 20 persen anggaran APBD untuk banjir," ucap dia.
Politikus Gerindra tersebut tak menampik ada warga yang akan menggugat pembebasan lahan. Solusi terbaik akan dicari oleh
Pemprov DKI.
"Hak warga menggugat, boleh, kami juga punya hak dan kewenangan melakukan tugas dan membela diri," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
