medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengaku ditanyai soal proses normalisasi Kali Krukut oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat rapat pimpinan (rapim) berlangsung pagi tadi. Teguh menjawab, proses normalisasi terus berlanjut.
Teguh juga mengungkapkan, meski belum rampung, masalah banjir di Jakarta Selatan mulai berkurang. Warga tak lagi harus menunggu air surut berhari-hari jika banjir datang.
"Saya jelaskan secara umum yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, dari awal kejadian sampai sekarang kita tetap jalankan program-program normalisasi, kalau hujan paling lama banjir di Kemang itu 1,5 jam," kata Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017).
Intinya, kata Teguh, jika banjir masih menyengsarakan warga, pasti dirinya sudah menjadi bulan-bulanan. "Saya bilang, gampang sih. Kalau ada banjir pasti saya sudah di-bully," celetuk Teguh.
Di samping itu, dalam penanganan bajir, Dinas Tata Air berupaya mengembalikan fungsi saluran air untuk mengurangi genangan. Sebab, sebelumnya banyak warga yang mengalihfungsikan saluran air untuk kepentingan lain.
"Masih banyak masyarakat yang mengubah fungsi saluran air, hampir semua (saluran) di Jakarta dicor, ditutup untuk parkir motor," ujar Teguh.
Awalnya ada 486 titik saluran yang beralih fungsi. Kini menyisa 80 saluran lagi yang perlu dirombak. "80 itu sudah di-mapping, karena kondisi di lapangan yang belum memungkinkan untuk dilakukan penertiban maupun relokasi," sebut Teguh.
Sementara itu, Teguh mengaku diberikan arahan oleh Sumarsono untuk mempercepat proses pembebasan lahan di bibir Kali Krukut sekaligus pengalokasian anggarannya. Tahun 2017, DKI meyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk biaya pembebasan lahan di bibir kali.
Kendati demikian, Teguh masih menemukan beberapa hambatan. Misalnya, proses normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan yang masih menjadi PR. "Tapi kan saya juga fokus untuk program normalisasi Ciliwung, Pesanggrahan yang sampai sekarang baru tercapai 40 persen," jelas Teguh.
Selanjutnya, Tegus menerangkan, kendala administratif juga dihadapi oleh Dinas Tata Air di lapangan. "Jujur saja banyak masalah administrasi harus kita benahi. Lahan ini kan enggak langsung dibayar, pasti ada konflik internal dengan ahli waris, ada kelengkapan data lain yang masih kurang, enggak gampang. Belum dengan warga yang menolak program normalisasi itu kaya Bukit Duri. Jadi panjang loh,” tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengaku ditanyai soal proses normalisasi Kali Krukut oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat rapat pimpinan (rapim) berlangsung pagi tadi. Teguh menjawab, proses normalisasi terus berlanjut.
Teguh juga mengungkapkan, meski belum rampung, masalah banjir di Jakarta Selatan mulai berkurang. Warga tak lagi harus menunggu air surut berhari-hari jika banjir datang.
"Saya jelaskan secara umum yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, dari awal kejadian sampai sekarang kita tetap jalankan program-program normalisasi, kalau hujan paling lama banjir di Kemang itu 1,5 jam," kata Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017).
Intinya, kata Teguh, jika banjir masih menyengsarakan warga, pasti dirinya sudah menjadi bulan-bulanan. "Saya bilang, gampang sih. Kalau ada banjir pasti saya sudah di
-bully," celetuk Teguh.
Di samping itu, dalam penanganan bajir, Dinas Tata Air berupaya mengembalikan fungsi saluran air untuk mengurangi genangan. Sebab, sebelumnya banyak warga yang mengalihfungsikan saluran air untuk kepentingan lain.
"Masih banyak masyarakat yang mengubah fungsi saluran air, hampir semua (saluran) di Jakarta dicor, ditutup untuk parkir motor," ujar Teguh.
Awalnya ada 486 titik saluran yang beralih fungsi. Kini menyisa 80 saluran lagi yang perlu dirombak. "80 itu sudah di-
mapping, karena kondisi di lapangan yang belum memungkinkan untuk dilakukan penertiban maupun relokasi," sebut Teguh.
Sementara itu, Teguh mengaku diberikan arahan oleh Sumarsono untuk mempercepat proses pembebasan lahan di bibir Kali Krukut sekaligus pengalokasian anggarannya. Tahun 2017, DKI meyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk biaya pembebasan lahan di bibir kali.
Kendati demikian, Teguh masih menemukan beberapa hambatan. Misalnya, proses normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan yang masih menjadi PR. "Tapi kan saya juga fokus untuk program normalisasi Ciliwung, Pesanggrahan yang sampai sekarang baru tercapai 40 persen," jelas Teguh.
Selanjutnya, Tegus menerangkan, kendala administratif juga dihadapi oleh Dinas Tata Air di lapangan. "Jujur saja banyak masalah administrasi harus kita benahi. Lahan ini kan enggak langsung dibayar, pasti ada konflik internal dengan ahli waris, ada kelengkapan data lain yang masih kurang,
enggak gampang. Belum dengan warga yang menolak program normalisasi itu kaya Bukit Duri. Jadi panjang loh,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
