Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tiga pulau reklamasi yang telanjur dibangun akan diatur ulang pemanfaatannya. Tiga pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C dan D milik PT. Kapuk Naga Indah, dan Pulau G milik PT. Muara Wisesa Samudra. 

Anies menyampaikan, pihaknya akan mengatur ulang tata ruang dan pengelolaannya agar sejalan dengan kepentingan masyarakat. Bagi bangunan yang sudah ada, harus diproses perizinan sesuai aturan yang berlaku.

"Bagi bangunan yang sudah ada, harus diproses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan dan penekanan pada pengenaan denda," terang Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 26 September 2018.


Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga akan mempertimbangkan membuat sarana dan prasarana serta ruang terbuka dekat pulau reklamasi. “Yang paling penting pelaksanaan pemanfaatan tanah hasil reklamasi dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Anies. 

Ia mengaku pihaknya tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan pemulihan kawasan Pantai Utara Jakarta. Mulai dari peningakatan sambungan pipa air bersih, pengelolaan air limbah hingga revitalisasi sungai yang masih jadi masalah di teluk Jakarta.

Baca: Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau

Hari ini, Anies resmi mencabut seluruh izin proyek reklamasi. Setidaknya ada 13 pulau yang dihentikan perizinannya.

13 pulau itu yakni, Pulau A, B, dan E milik PT. Kapuk Naga Indah, lalu Pulau I, J, dan K milik PT. Pembangunan Jaya Ancol, serta Pulau M punya PT. Manggala Krida Yudha. Pulau yang juga dihentikan izinnya yakni Pulau O dan F milik PT. Jakarta Propertindo, Pulau P dan Q milik KEK Marunda Jakarta, Pulau H punya PT. Taman Harapan Indah dan Pulau I milik PT. Jaladri Kartika Pakci.

Anies menyampaikan, keputusan diambil setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura). Penghentian itu tidak hanya pengerjaan saja yang dihentikan, tetapi juga secara keseluruhan.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id