medcom.id, Jakarta: Polda Metro Jaya mengerahkan 10 penyidik spesialis tindak pidana korupsi (tipikor) untuk mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Tim akan mengawasi anggaran dari tahap perencanaan sampai penggunaan.
Kepala Polda Metro Jaya Tito Karnavian mengatakan, tim ini menjadi tim asistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dalam menggunakan anggaran. "Jadi mereka (SKPD) tidak ragu menggunakan anggaran," kata Tito di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).
Tim dibentuk karena penyerapan anggaran di DKI Jakarta sangat rendah. Banyak SKPD takut menggunakan anggaran.“Tim akan memberi pendampingan dari segi hukum sehingga tak ada kebocoran anggaran. Kami gunakan ilmu perspektif hukum kalau ada keraguan penggunaan anggaran," terang Tito.
Dengan dibentuknya tim ini, Tito optimistis penyerapan dan optimalisasi anggaran berjalan baik. Sinergi ini juga bisa mencegah kebocoran anggaran.
"Kami harap, tahun depan anggaran bisa terserap penuh hingga pembangunannya bisa luar biasa. Kalaupun ada kebocoran bisa kita tindak dengan pidana," Tito menerangkan.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Sinergi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di DKI Jakarta. Tim ini berisikan sejumlah institusi seperti Pemda DKI, Polda Metro Jaya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
medcom.id, Jakarta: Polda Metro Jaya mengerahkan 10 penyidik spesialis tindak pidana korupsi (tipikor) untuk mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Tim akan mengawasi anggaran dari tahap perencanaan sampai penggunaan.
Kepala Polda Metro Jaya Tito Karnavian mengatakan, tim ini menjadi tim asistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dalam menggunakan anggaran. "Jadi mereka (SKPD) tidak ragu menggunakan anggaran," kata Tito di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).
Tim dibentuk karena penyerapan anggaran di DKI Jakarta sangat rendah. Banyak SKPD takut menggunakan anggaran.“Tim akan memberi pendampingan dari segi hukum sehingga tak ada kebocoran anggaran. Kami gunakan ilmu perspektif hukum kalau ada keraguan penggunaan anggaran," terang Tito.
Dengan dibentuknya tim ini, Tito optimistis penyerapan dan optimalisasi anggaran berjalan baik. Sinergi ini juga bisa mencegah kebocoran anggaran.
"Kami harap, tahun depan anggaran bisa terserap penuh hingga pembangunannya bisa luar biasa. Kalaupun ada kebocoran bisa kita tindak dengan pidana," Tito menerangkan.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Sinergi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di DKI Jakarta. Tim ini berisikan sejumlah institusi seperti Pemda DKI, Polda Metro Jaya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
