Ilustrasi pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Medcom.id/Cindy
Ilustrasi pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Medcom.id/Cindy

Rencana Sepeda Masuk Tol Mesti Mengubah Undang-Undang

Nasional dki jakarta sepeda
Putri Anisa Yuliani • 27 Agustus 2020 12:21
Jakarta: Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperbolehkan sepeda masuk jalan tol sulit diwujudkan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan menyebut jalan bebas hambatan hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang membayar tarif jalan tol.
 
"Kalau mau, ya ubah undang-undangnya," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 27 Agustus 2020.
 
Teguh meyakini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengizinkan usulan itu. Dia menuturkan pengecualian lalu lintas di jalan atau diskresi hanya boleh diberikan oleh Kakorlantas Polri sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mencontohkan saat banjir besar melanda Jakarta, Januari 2020, Polri memperbolehkan motor dan bus TransJakarta melintas di jalan tol. Kendaraan roda dua maupun bus TransJakarta masuk tol karena mobilitas terhalang tingginya air.
 
"Kementerian PUPR saja tidak punya kewenangan itu. Hanya Polri yang bisa kasih izin dengan diskresi. Diskresinya pun harus berdasar hal yang sangat penting seperti banjir," jelas Teguh.
 
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta kepada Kementerian PUPR mengizinkan jalan Tol Cawang-Tanjung Priok bisa dilintasi sepeda balap (road bike). Permintaan itu lantaran pengguna sepeda di Ibu Kota meningkat.
 
(Baca: Sepeda Masuk Tol, Polisi Tunggu Izin PUPR)
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif