medcom.id, Jakarta: Keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah terkait kebijakan dan kerja pemerintahan penting diketahui masyarakat. Ini semata untuk mengawal pekerjaan yang dilakukan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini itu. Sejak awal pemerintahannya, ia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkomitmen memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait kebijakannya.
"Jadi tolong dibantu teman-teman media untuk konfirmasi," kata Anies dalam coffee morning beberapa waktu lalu di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Tiga minggu sejak kepemimpinan Anies-Sandi, arus informasi untuk masyarakat yang diambil pewarta di Balai Kota mulai diatur. Ini dimulai dari kebijakan Sandi.
Sandiaga dengan tegas meminta pewarta tak menunggu di depan kantor Wagub. Di tempat ini, pewarta biasa meminta keterangan dari Gubernur dan Wagub serta sejumlah pejabat di Pemprov DKI.
Dia ingin, seluruh wawancara terpusat di Balairung. "Jadi supaya bagus di (lihat) tv-nya juga, di bawah. Ini the last ya saya lakukan (wawancara) di sini (lantai 2)," kata Sandiaga ketika itu.
Dengan kebijakan itu, kini banyak pejabat Pemprov main 'petak umpet' dengan pewarta.
Tak sampai di situ, Anies-Sandi memutuskan menutup rapat Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemarin, keduanya juga menutup acara pengarahan kepada seluruh BUMD di DKI.
Pewarta yang biasa meliput jalannya kebijakan penting itu dibuat, kini hanya bisa mendapat keterangan dari Anies-Sandi di akhir rapat.
Tertutupnya rapat-rapat penting itu, diikuti dengan bungkamnya pejabat Pemprov DKI. Sejumlah pejabat kompak tutup mulut usai rapat dengan pimpinan.
Sebut saja, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menghindar berbicara reklamasi; Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Edy Junaedi tak mau menyebut bukti prostitusi di Alexis; hingga Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah enggan menjelaskan hasil rapat penataan Tanah Abang.
"Nanti dulu ya, besok, ini rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," kata Andri.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Dian Ekowati membantah Pemprov DKI kini tertutup. DKI, kata dia, tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan terbuka.
"Untuk yang di Balairung memang dibikin seperti itu yang baru sekarang aturannya. Itu semata-mata hanya untuk lebih tertib dan tertata rapi. Enggak ada arahan untuk menjadi tidak terbuka, malahan semuanya harus siap," kata Dian.
medcom.id, Jakarta: Keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah terkait kebijakan dan kerja pemerintahan penting diketahui masyarakat. Ini semata untuk mengawal pekerjaan yang dilakukan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini itu. Sejak awal pemerintahannya, ia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkomitmen memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait kebijakannya.
"Jadi tolong dibantu teman-teman media untuk konfirmasi," kata Anies dalam
coffee morning beberapa waktu lalu di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Tiga minggu sejak kepemimpinan Anies-Sandi, arus informasi untuk masyarakat yang diambil pewarta di Balai Kota mulai diatur. Ini dimulai dari kebijakan Sandi.
Sandiaga dengan tegas meminta pewarta tak menunggu di depan kantor Wagub. Di tempat ini, pewarta biasa meminta keterangan dari Gubernur dan Wagub serta sejumlah pejabat di Pemprov DKI.
Dia ingin, seluruh wawancara terpusat di Balairung. "Jadi supaya bagus di (lihat) tv-nya juga, di bawah. Ini
the last ya saya lakukan (wawancara) di sini (lantai 2)," kata Sandiaga ketika itu.
Dengan kebijakan itu, kini banyak pejabat Pemprov main 'petak umpet' dengan pewarta.
Tak sampai di situ, Anies-Sandi memutuskan menutup rapat Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemarin, keduanya juga menutup acara pengarahan kepada seluruh BUMD di DKI.
Pewarta yang biasa meliput jalannya kebijakan penting itu dibuat, kini hanya bisa mendapat keterangan dari Anies-Sandi di akhir rapat.
Tertutupnya rapat-rapat penting itu, diikuti dengan bungkamnya pejabat Pemprov DKI. Sejumlah pejabat kompak tutup mulut usai rapat dengan pimpinan.
Sebut saja, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menghindar berbicara reklamasi; Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Edy Junaedi tak mau menyebut bukti prostitusi di Alexis; hingga Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah enggan menjelaskan hasil rapat penataan Tanah Abang.
"Nanti dulu ya, besok, ini rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," kata Andri.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Dian Ekowati membantah Pemprov DKI kini tertutup. DKI, kata dia, tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan terbuka.
"Untuk yang di Balairung memang dibikin seperti itu yang baru sekarang aturannya. Itu semata-mata hanya untuk lebih tertib dan tertata rapi. Enggak ada arahan untuk menjadi tidak terbuka, malahan semuanya harus siap," kata Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
