BWSCC: Relokasi Hunian Bantaran Kali Wajib Dilakukan

Jakarta: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) menilai relokasi pemukiman di sepanjang bantaran kali di Ibu Kota wajib dilakukan. Hal ini untuk mengembalikan fungsi sungai seperti semula dan demi memperlancar proyek normalisasi. Kepala BWSCC Jarot Widyoko menyampaikan, tanpa relokasi warga, tak mungkin pengendalian banjir di Jakarta dapat terlaksana. Ada normalisasi pun, kata Jarot, tidak total menuntaskan masalah banjir di Ibu Kota, hanya meminimalisasi saja.  Menurut dia, apa pun alasannya, membangun hunian di sepanjang bibir sungai jelas sudah pelanggaran. Sempadan sungai tak mungkin bisa melebar dengan sendirinya tanpa adanya relokasi warga di sekitarnya. Justru, sungai menyempit karena adanya sedimentasi.  "Relokasi menurut saya itu wajib dilakukan. Karena tadi kalau hanya normalisasi kita hanya mengeliminasi, tidak bisa menuntaskan," kata Jarot kepada medcom.id, Selasa, 14 November 2017. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta secepatnya menuntaskan masalah pembebasan lahan yang menjadi kendala proyek normalisasi. Tentunya, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempunyai cara tersendiri agar warga mau direlokasi. Baca: Warga Kali Pesanggrahan Minta Anies Contoh Jokowi Sementara itu, Jarot menjelaskan salah satu penyebab banjir di Ibu Kota karena tanah di sekitar sungai sebagai penyerap air hujan tak berfungsi. Hal ini tidak lain karena menjamurnya bangunan di sepanjang bibir sungai. "Karena dulu sebenarnya sungai didesain Yang Maha Kuasa pada saat kanan kiri belum ada pemukiman," ungkap dia. Imbasnya, saat hujan turun, penyerapan air ke tanah tidak berfungsi. Seluruh air hujan ditumpahkan ke selokan-selokan dan ditumpahkan ke sungai. Hal ini bukan saja terjadi di Ibu Kota sebagai daerah hilirnya, tetapi juga terjadi di hulu sungai.