medcom.id, Jakarta: Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras tak mau berdamai dengan DPR. Bahkan, Ahok menolak saran Presiden Joko Widodo agar membandingkan APBD yang disusun Pemprov dengan APBD versi DPRD.
"Presiden nanya bisa enggak dipertemukan (APBD versi DPRD). Saya jawab, tidak bisa. Karena ini persoalan hitam-putih. Saya harus putuskan hitam atau putih. Saya tidak toleransi," kata pria yang akrab disapa Ahok dalam sambutannya di depan wali kota, camat dan lurah di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Gubernur Ahok membantah ada kekacauan di Ibu Kota. Menurut dia, yang kacau adalah cara pandang lama DPRD terhadap dirinya, sehingga muncul kegamangan dalam menyusun anggaran. Dia menyesalkan, sejumlah pendahulunya tidak bisa menyusun APBD secara transparan.
Sebagai langkah konkret, Ahok mengumpulkan pejabat di DKI untuk memberikan respons terkait masalah ini. Dia memperlihatkan dua naskah kepada pejabat di DKI, apakah sepakat dengan APBD versi Pemprov atau versi DPRD.
"Saya yang pasang nyawa dan badan saya. Supaya APBD di Indonesia bisa transparan, dimulai dari Jakarta. Tinggal bapak atau ibu mau ikut atau tidak. Saya tidak memaksa. Ini hak bapak ibu. Saya tanggung risiko dengan segalanya," ungkapnya.
medcom.id, Jakarta: Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras tak mau berdamai dengan DPR. Bahkan, Ahok menolak saran Presiden Joko Widodo agar membandingkan APBD yang disusun Pemprov dengan APBD versi DPRD.
"Presiden nanya bisa enggak dipertemukan (APBD versi DPRD). Saya jawab, tidak bisa. Karena ini persoalan hitam-putih. Saya harus putuskan hitam atau putih. Saya tidak toleransi," kata pria yang akrab disapa Ahok dalam sambutannya di depan wali kota, camat dan lurah di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Gubernur Ahok membantah ada kekacauan di Ibu Kota. Menurut dia, yang kacau adalah cara pandang lama DPRD terhadap dirinya, sehingga muncul kegamangan dalam menyusun anggaran. Dia menyesalkan, sejumlah pendahulunya tidak bisa menyusun APBD secara transparan.
Sebagai langkah konkret, Ahok mengumpulkan pejabat di DKI untuk memberikan respons terkait masalah ini. Dia memperlihatkan dua naskah kepada pejabat di DKI, apakah sepakat dengan APBD versi Pemprov atau versi DPRD.
"Saya yang pasang nyawa dan badan saya. Supaya APBD di Indonesia bisa transparan, dimulai dari Jakarta. Tinggal bapak atau ibu mau ikut atau tidak. Saya tidak memaksa. Ini hak bapak ibu. Saya tanggung risiko dengan segalanya," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
