medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta akan terus menginvestigasi soal keberadaan makam fiktif. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, otak dari penjualan makam fiktif harus diungkap.
"Kalau ada masyarakat yang mengetahui itu (makam fiktif) sampaikan ke kita. Kita akan lihat aktor intelektualnya siapa," kata Djarot di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Di samping itu, lanjut Djarot, Pemprov DKI juga akan melindungi oknum penjual makam fiktif yang sudah insaf. Sebab, informasi dari mereka soal keberadaan makam fiktif akan membantu investigasi yang dilakukan Pemprov DKI.
"Atau kalau ada mereka yang pernah bermain di situ, tobat, itu ayo merapat kita nanti kita lindungi," ungkap Djarot.
Solusi lain, sambung Djarot, Pemprov DKI melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman harus menginventarisir data seluruh makam di Jakarta. "Kemudian yang kedua, menginventarisir dan menghubungi ahli waris dari makam yang sudah ada atau yang kita curigai bahwa itu fiktif," jelas Djarot.
Pekerja sedang membongkar makam untuk di renovasi di Tempat Pemakamam Umum Karet Bivak, Jakarta, Sabtu (11/6/2016). Foto: MI/Galih Pradipta
Faktanya di lapangan, oknum penjual makam menghargai lahan makam dengan nilai yang cukup mahal. Warga yang membutuhkan lahan makam dapat memilih posisi makam asal dapat membayar sesuai kemauan mereka.
"Apa orang mati jadi dagangan begitu? Tidak boleh ya. Itu dosanya luar biasa," ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu menegaskan, meski kemungkinan banyak oknum yang terlibat, pemainnya itu-itu saja. Djarot memastikan, oknum tersebut akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan jika terbukti terlibat dalam jual-beli makam fiktif.
"Saya yakin pemainnya enggak banyak, itu-itu saja kan. Kami enggak mau tahu, kalau sudah kesalahan berat langsung sapu bersih," tegas Djarot.
medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta akan terus menginvestigasi soal keberadaan makam fiktif. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, otak dari penjualan makam fiktif harus diungkap.
"Kalau ada masyarakat yang mengetahui itu (makam fiktif) sampaikan ke kita. Kita akan lihat aktor intelektualnya siapa," kata Djarot di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Di samping itu, lanjut Djarot, Pemprov DKI juga akan melindungi oknum penjual makam fiktif yang sudah insaf. Sebab, informasi dari mereka soal keberadaan makam fiktif akan membantu investigasi yang dilakukan Pemprov DKI.
"Atau kalau ada mereka yang pernah bermain di situ, tobat, itu ayo merapat kita nanti kita lindungi," ungkap Djarot.
Solusi lain, sambung Djarot, Pemprov DKI melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman harus menginventarisir data seluruh makam di Jakarta. "Kemudian yang kedua, menginventarisir dan menghubungi ahli waris dari makam yang sudah ada atau yang kita curigai bahwa itu fiktif," jelas Djarot.
Pekerja sedang membongkar makam untuk di renovasi di Tempat Pemakamam Umum Karet Bivak, Jakarta, Sabtu (11/6/2016). Foto: MI/Galih Pradipta
Faktanya di lapangan, oknum penjual makam menghargai lahan makam dengan nilai yang cukup mahal. Warga yang membutuhkan lahan makam dapat memilih posisi makam asal dapat membayar sesuai kemauan mereka.
"Apa orang mati jadi dagangan begitu? Tidak boleh ya. Itu dosanya luar biasa," ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu menegaskan, meski kemungkinan banyak oknum yang terlibat, pemainnya itu-itu saja. Djarot memastikan, oknum tersebut akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan jika terbukti terlibat dalam jual-beli makam fiktif.
"Saya yakin pemainnya enggak banyak, itu-itu saja kan. Kami enggak mau tahu, kalau sudah kesalahan berat langsung sapu bersih," tegas Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
