Bekasi: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan siang ini di kantor Gubernur DKI. Pertemuan tersebut akan membahas kemitraan perihal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
"Saya ingin persoalan ini cepat selesai, saya ingin Pak Gubernur tahu tentang keadaan dan kondisi di Bantargebang, dan saya tidak ingin melihat bahwa persoalan ini diangkat karena nilai, karena nominal, saya ingin (menyampaikan) hak dan kewajiban perjanjian kerjasama itu isinya apa," kata Rahmat di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.
Baca: Rahmat Effendi Sowan ke Kantor Anies
Rahmat menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan menjelaskan tkemitraan Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta. Rahmat berharap ada jalan keluar dari kisruhnya soal sampah tersebut.
Rahmat juga membantah anggapan yang menilai Pemkot Bekasi meminta dana kemitraan lantaran terjadinya defisit anggaran.
"Kalau defisit itu ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah kota, APBD lebih besar belanjanya dibanding pendapatannya. Ini masih sama. Kalau nanti enggak berhasil, ada evaluasi kinerja. Itu komposisi dan sistem anggaran," pungkas Rahmat.
Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sempat berpolemik terkait dana hibah yang diminta Pemkot Bekasi. Senin, 15 Oktober 2018, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah terkait pengelolaan sampah sebesar Rp2,09 triliun.
Namun, Pemkot Bekasi meminta Pemprov untuk segera mencairkan dana tersebut. Bila tidak, truk-truk sampah milik Pemprov DKI dilarang melintas.
Dalam proposal itu disebutkan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan flyover atau Jalan Layang Cipendawa, Jalan Layang Rawa Panjang, dan pembebasan Lahan Jalan Siliwangi. Namun, Pemprov DKI menilai dana yang diminta Bekasi terlalu tinggi.
Bekasi: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan siang ini di kantor Gubernur DKI. Pertemuan tersebut akan membahas kemitraan perihal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
"Saya ingin persoalan ini cepat selesai, saya ingin Pak Gubernur tahu tentang keadaan dan kondisi di Bantargebang, dan saya tidak ingin melihat bahwa persoalan ini diangkat karena nilai, karena nominal, saya ingin (menyampaikan) hak dan kewajiban perjanjian kerjasama itu isinya apa," kata Rahmat di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.
Baca:
Rahmat Effendi Sowan ke Kantor Anies
Rahmat menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan menjelaskan tkemitraan Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta. Rahmat berharap ada jalan keluar dari kisruhnya soal sampah tersebut.
Rahmat juga membantah anggapan yang menilai Pemkot Bekasi meminta dana kemitraan lantaran terjadinya defisit anggaran.
"Kalau defisit itu ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah kota, APBD lebih besar belanjanya dibanding pendapatannya. Ini masih sama. Kalau nanti enggak berhasil, ada evaluasi kinerja. Itu komposisi dan sistem anggaran," pungkas Rahmat.
Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sempat berpolemik terkait dana hibah yang diminta Pemkot Bekasi. Senin, 15 Oktober 2018, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah terkait pengelolaan sampah sebesar Rp2,09 triliun.
Namun, Pemkot Bekasi meminta Pemprov untuk segera mencairkan dana tersebut. Bila tidak, truk-truk sampah milik Pemprov DKI dilarang melintas.
Dalam proposal itu disebutkan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan flyover atau Jalan Layang Cipendawa, Jalan Layang Rawa Panjang, dan pembebasan Lahan Jalan Siliwangi. Namun, Pemprov DKI menilai dana yang diminta Bekasi terlalu tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
