Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan masih banyak masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Salah satunya pendataan.
"Kurang tepat ada yang benar benar membutuhkan malah tidak dapat, miris sekali," ujarnya kepada awak media, Jumat, 4 Agustus 2023.
Pihaknya menilai KJP Plus memang sudah tersalurkan kepada banyak masyarakat, namun banyak penerima manfaat yang dinilai kurang tepat. Salah satunya, keluarga penerima manfaat KJP Plus yang diketahui masih membayar pajak kendaraan motor maupun mobil.
"Orang yang dapat KJP membayar pajak memiliki mobil, motor. Jadi ada orang penerima manfaat KJP dia punya mobil entah itu titipan atau bukan saya enggak tahu," kata dia.
Politikus NasDem itu mengatakan perlu pendalaman terkait data penerima. Yakni melalui Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.
"Saya mohon ini kan soal data sangat amat krusial karena sumbernya harus primer," kata Wibi.
Kasus dana KJP mengendap jadi sorotan hampir seluruh fraksi partai di DPRD DKI. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022 pada Senin, 24 Juli 2023.
Dana KJP yang mengendap kerap terjadi tiap tahun dan masih juga belum terselesaikan. Bahkan, kini lebih parah.
(Mohamad Farhan Zhuhri)
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan masih banyak masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Salah satunya pendataan.
"Kurang tepat ada yang benar benar membutuhkan malah tidak dapat, miris sekali," ujarnya kepada awak media, Jumat, 4 Agustus 2023.
Pihaknya menilai
KJP Plus memang sudah tersalurkan kepada banyak masyarakat, namun banyak penerima manfaat yang dinilai kurang tepat. Salah satunya, keluarga penerima manfaat KJP Plus yang diketahui masih membayar pajak kendaraan motor maupun mobil.
"Orang yang dapat KJP membayar pajak memiliki mobil, motor. Jadi ada orang penerima manfaat KJP dia punya mobil entah itu titipan atau bukan saya enggak tahu," kata dia.
Politikus NasDem itu mengatakan perlu pendalaman terkait data penerima. Yakni melalui Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.
"Saya mohon ini kan soal data sangat amat krusial karena sumbernya harus primer," kata Wibi.
Kasus dana KJP mengendap jadi sorotan hampir seluruh fraksi partai di DPRD DKI. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022 pada Senin, 24 Juli 2023.
Dana KJP yang mengendap kerap terjadi tiap tahun dan masih juga belum terselesaikan. Bahkan, kini lebih parah.
(Mohamad Farhan Zhuhri) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
