medcom.id, Jakarta: Usai unjuk rasa di sekitar Monumen Nasional, sampah berserakan dan fasilitas umum rusak. Petugas Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta pun melakukan pembersihan.
"Pascaunjuk rasa, fasilitas umum di sekitar Monumen Nasional hari ini diperbaiki. Perbaikan dan pembersihan fasilitas umum sudah sejak dini hari tadi," sebut jurnalis Metro TV dalam program Headline News, Sabtu (5/11/2016).
"Ada beberapa fasilitas umum yang terdampak di sekitar Monumen Nasional, antara lain di Taman Pandang dan beberapa taman di ruas jalur hijau di empat sisi Jalan Medan Merdeka," lanjutnya.
Berdasarkan pantauan, di Taman Pandang ada beberapa kerusakan kecil yang terlihat seperti bekas jelaga dan sisa pembakaran di beberapa bagian kursi. Beberapa miniatur atau replika di Taman Pandang atau ornamen juga tidak luput dari kerusakan.
Untuk taman di jalur hijau baik di Jalan Medan Merdeka Barat saat ini masih dibersihkan. Petugas berupaya membuat taman kembali bersih.
"Para petugas kebersihan sudah bersiaga sejak 23.00 WIB hingga pukul 03.00 pagi dini hari. Dan dilanjutkan pada pukul 06.00, dan kini masih berlangsung," imbuhnya.
"Ada sekitar 150 petugas kebersihan yang disiagakan. Mereka tidak saja membersihkan sisa makanan minuman, tetapi juga mengupayakan agar tanaman yang rusak bisa dibersihkan kembali. Dibutuhkan waktu dua hingga empat pekan agar taman seperti sedia kala," pungkasnya.
Fasilitas umum lain yang mengalami kerusakan adalah penunjang jalur TransJakarta. Beberapa separator rusak hingga menghalangi arus lalu lintas Transjakarta yang melalui Jalan Medan Merdeka Barat.
Dari Istana massa beralih ke DPR
Jumat 4 November demonstrasi menuntut dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama berakhir ricuh. Situasi menegang bakda Isya.
Unjuk rasa sempat 'panas' karena pedemo memaksa bertemu langsung Presiden Jokowi. Padahal, Presiden sedang memantau proyek kereta Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah terlibat ricuh di depan Istana, massa kemudian beralih ke DPR. Mereka pun bertahan di halaman depan DPR.
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, didampingi Anggota Komisi III Abu Bakar Alhabsy, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muchlisin, serta Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan massa demonstran di DPR RI.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang juga merupakan Anggota Komisi III, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dalam pengungkapan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, Komisi III akan mengawalnya hingga tuntas.
Komisi III menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyelesaikan kasus ini dengan transparan, adil, tepat, dan cepat.
Presiden sebut unjuk rasa ditunggangi tokoh politik
Presiden Joko Widodo menyesalkan demonstrasi menuntut dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama berakhir ricuh.
Jokowi menduga unjuk rasa ricuh karena ditunggangi aktor politik yang mau memanfaatkan situasi. Presiden juga mempertanyakan massa yang tetap berkumpul meskipun dirinya telah memerintah Wapres Jusuf Kalla beserta jajaran Kabinet untuk menerima aspirasi pedemo di Istana Kepresidenan.
Para petinggi negara yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla menerima perwakilan unjuk rasa antara lain, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menag Lukman Hakim Saifudin, Seskab Pramono Anum, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok akan diproses hingga tuntas.
FPI tak puas
Front Pembela Islam (FPI) tak puas dengan tanggapan pemerintah atas kasus penistaan agama oleh Ahok. Mereka bertekad kembali turun ke jalan, bahkan dalam jumlah lebih besar, bila penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak tuntas dalam waktu dekat.
(Baca: FPI tak Puas).
Ketika berorasi di Gedung DPR Jakarta, Sabtu 5 November, pemimpin FPI Rizieq Shihab mengultimatum penuntasan kasus dugaan penistaan agama harus tuntas tiga pekan ke depan. Menurut unjuk rasa ini bukan akhir dari perjuangan tetapi awal perjuangan.
Rizieq menegaskan, jika memang dalam waktu yang sudah dijanjikan tidak ada titik terang, massa yang akan diturunkan juga akan kembali turun ke jalan.
Dalam tanggapannya, jika dalam dua atau tiga minggu, kasus ini diulur atau diingkari, pihaknya siap menurunkan lebih banyak lagi massa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News