medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Mereka kini menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, audit akan diserahkan ke lembaga antikorupsi dalam waktu dekat. "Katanya awal Desember," ucap Yuyuk dalam pesan singkat kepada wartawan, Minggu (29/11/2015).
Yuyuk pun belum mengetahui banyak bagaimana audit terhadap kasus yang disebut-sebut menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia hanya menjelaskan, KPK sempat meminta BPK mengaudit pembelian lahan itu.
"Iya atas permintaan KPK," tandas Yuyuk.
BPK diketahui tengah mengaudit kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Mereka sudah memanggil sejumkah pihak, mulai dari Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi senilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Amir menjelaskan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar. Kata dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.
BPK sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
BPK juga sempat mengindikasikan adannya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Sebab itu, Amir menegaskan, KPK harus mengusut tuntas dan memeriksa Ahok dan jajaran direksi Sumber Waras serta menindaklanjuti temuan BPK.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Mereka kini menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, audit akan diserahkan ke lembaga antikorupsi dalam waktu dekat. "Katanya awal Desember," ucap Yuyuk dalam pesan singkat kepada wartawan, Minggu (29/11/2015).
Yuyuk pun belum mengetahui banyak bagaimana audit terhadap kasus yang disebut-sebut menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia hanya menjelaskan, KPK sempat meminta BPK mengaudit pembelian lahan itu.
"Iya atas permintaan KPK," tandas Yuyuk.
BPK diketahui tengah mengaudit kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Mereka sudah memanggil sejumkah pihak, mulai dari Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi senilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Amir menjelaskan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar. Kata dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.
BPK sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
BPK juga sempat mengindikasikan adannya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Sebab itu, Amir menegaskan, KPK harus mengusut tuntas dan memeriksa Ahok dan jajaran direksi Sumber Waras serta menindaklanjuti temuan BPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
