medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta berencana memanggil jajaran Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI terkait penggusuran Kalijodo. Pemanggilan tersebut guna menyamakan persepsi kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham `Lulung` Lunggana mengatakan, ia mendukung upaya Pemrov DKI menertibkan prostitusi. Namun, ia prihatin melihat masyarakat Kalijodo yang dianggap sebelah mata oleh Pemprov DKI. DPRD DKI, kata dia, akan memanggil sejumlah pihak untuk berdialog.
"Hari ini saya akan panggil Wali Kota Jakarta Utara, panggil Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) untuk menyamakan persepsi. Jangan membuat kalimat Kalijodo semua prostitusi, itu hanya sebagian kecil," kata Lulung usai menerima perwakilan warga Kalijodo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016)
Menurut Lulung, penertiban kawasan Kalijodo harus dengan cara pendekatan yang baik. Ia menilai, perlakuan Pemprov DKI terhadp warga Kalijodo terlalu menunjukkan kekerasan.
“Kami DPRD mendukung Ahok dalam menertibkan prostitusi. Tapi harus dilakukan pendekatan. Kalau Pak Ahok mencintai rakyat, jangan sembunyi dibalik kekuasaan. Jangan mengutamakan kegaduhan, jangan dorong polisi sama tentara," kata Lulung.
Pemprov DKI memberikan waktu tujuh hari kepada warga Kalijodo untuk angkat kaki dari rumah mereka. Jika tak diindahkan, maka Pemprov akan mengeluarkan SP2 untuk jangka waktu tiga hari dan SP3 satu hari. Bila masih tidak dipatuhi, Pemrov DKI melakukan pemindahan paksa.
Ahok berupaya mengangkat martabat warga yang selama ini tinggal di wilayah yang identik dengan prostitusi dan perjudian itu. “Anak-anak kita yang tinggal di sana harus diselamatkan. Kami berupaya mengangkat harkat dan martabat warga. Sebagai kepala daerah, itu bagain dari kewajiban saya,” ujarnya.
Menurut Ahok, dengan merelokasi warga ke rumah susun, maka kesejahteraan warga lebih terjamin. Sebab, rumah susun yang mereka tempati tidak kumuh, anak-anak bisa bermain di taman bermain yang sudah disediakan.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta berencana memanggil jajaran Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI terkait penggusuran Kalijodo. Pemanggilan tersebut guna menyamakan persepsi kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham `Lulung` Lunggana mengatakan, ia mendukung upaya Pemrov DKI menertibkan prostitusi. Namun, ia prihatin melihat masyarakat Kalijodo yang dianggap sebelah mata oleh Pemprov DKI. DPRD DKI, kata dia, akan memanggil sejumlah pihak untuk berdialog.
"Hari ini saya akan panggil Wali Kota Jakarta Utara, panggil Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) untuk menyamakan persepsi. Jangan membuat kalimat Kalijodo semua prostitusi, itu hanya sebagian kecil," kata Lulung usai menerima perwakilan warga Kalijodo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016)
Menurut Lulung, penertiban kawasan Kalijodo harus dengan cara pendekatan yang baik. Ia menilai, perlakuan Pemprov DKI terhadp warga Kalijodo terlalu menunjukkan kekerasan.
“Kami DPRD mendukung Ahok dalam menertibkan prostitusi. Tapi harus dilakukan pendekatan. Kalau Pak Ahok mencintai rakyat, jangan sembunyi dibalik kekuasaan. Jangan mengutamakan kegaduhan, jangan dorong polisi sama tentara," kata Lulung.
Pemprov DKI memberikan waktu tujuh hari kepada warga Kalijodo untuk angkat kaki dari rumah mereka. Jika tak diindahkan, maka Pemprov akan mengeluarkan SP2 untuk jangka waktu tiga hari dan SP3 satu hari. Bila masih tidak dipatuhi, Pemrov DKI melakukan pemindahan paksa.
Ahok berupaya mengangkat martabat warga yang selama ini tinggal di wilayah yang identik dengan prostitusi dan perjudian itu. “Anak-anak kita yang tinggal di sana harus diselamatkan. Kami berupaya mengangkat harkat dan martabat warga. Sebagai kepala daerah, itu bagain dari kewajiban saya,” ujarnya.
Menurut Ahok, dengan merelokasi warga ke rumah susun, maka kesejahteraan warga lebih terjamin. Sebab, rumah susun yang mereka tempati tidak kumuh, anak-anak bisa bermain di taman bermain yang sudah disediakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
