medcom.id, Jakarta: Parkir liar kembali menjamur d Ibu Kota. Namun, Dinas Perhubungan kesulitasn menertibkan parkir itu. Alasannya, mereka tidak memiliki wewenang mengamankan juru parkir liar.
Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak, mengatakan, pihaknya hanya berwenang mengangkut motor dan menderek mobil. "Kita enggak punya kewenangan menindak juru parkir," kata Harlem kepada Metrotvnews.com, Rabu 21 Juni 2017.
Menurutnya, juru parkir adalah akar masalah parkir liar. Tak mungkin ada parkir liar kalau jukir tak mengarahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraan di sana.
"Kita hanya melaporkan polisi. Kalau dia (jukir) menggunakan identitas Dishub kita bisa atasi, tapi di sana enggak ada yang pakai identitias Dishub," kata Harlem.
Juru parkir liar di Blok A Tanah Abang, Hendy, mengatakan, Pasar Tanah Abang yang ramai menjelang Lebaran menginspirasi dirinya untuk mendulang Rupiah lewat parkir liar.
Sebagai warga yang tinggal di daerah setempat, Hendy merasa berhak membuka lapak parkir. Didesak mengenai adanya oknum di belakang parkir liar, Hendy tertawa renyah. Sebab, sebagai penduduk asli di Tanah Abang, dirinya tak perlu mendapat dukungan oknum.
"Ya kita saja usaha sendiri, kita yang punya wilayah," kata Hendy.
Hal serupa diutarakan jur liar lainnya, Wage. Tak ada oknum penegak hukum yang terlibat dalam usaha ilegal ini. Setiap jukir biasanya dipekerjakan oleh orang sekitar yang berani menjamin wilayah itu. "Istilahnya yang punya lapak, juragannya gitu," sebut Wage.
Taip hari jukir liar meraup untung Rp300 ribu hingga Rp 600 ribu. Ketika ditanya mengenai tanggung jawab ketika ada motor yang diangkut Dishub, keduanya menyebut itu adalah risiko pengunjung.
Jukir hanya menunjukkan di mana kantor Dishub tempat motor ditahan, atau ke mana pengunjung bisa mereparasi kendaraannya yang dicabut pentil.
"Resiko itu, udah biasa. Orang-orang (pengunjung) juga udah tahu, kita kan dimari enggak resmi," sebut Wage.
medcom.id, Jakarta: Parkir liar kembali menjamur d Ibu Kota. Namun, Dinas Perhubungan kesulitasn menertibkan parkir itu. Alasannya, mereka tidak memiliki wewenang mengamankan juru parkir liar.
Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak, mengatakan, pihaknya hanya berwenang mengangkut motor dan menderek mobil. "Kita enggak punya kewenangan menindak juru parkir," kata Harlem kepada
Metrotvnews.com, Rabu 21 Juni 2017.
Menurutnya, juru parkir adalah akar masalah parkir liar. Tak mungkin ada parkir liar kalau jukir tak mengarahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraan di sana.
"Kita hanya melaporkan polisi. Kalau dia (jukir) menggunakan identitas Dishub kita bisa atasi, tapi di sana enggak ada yang pakai identitias Dishub," kata Harlem.
Juru parkir liar di Blok A Tanah Abang, Hendy, mengatakan, Pasar Tanah Abang yang ramai menjelang Lebaran menginspirasi dirinya untuk mendulang Rupiah lewat parkir liar.
Sebagai warga yang tinggal di daerah setempat, Hendy merasa berhak membuka lapak parkir. Didesak mengenai adanya oknum di belakang parkir liar, Hendy tertawa renyah. Sebab, sebagai penduduk asli di Tanah Abang, dirinya tak perlu mendapat dukungan oknum.
"Ya kita saja usaha sendiri, kita yang punya wilayah," kata Hendy.
Hal serupa diutarakan jur liar lainnya, Wage. Tak ada oknum penegak hukum yang terlibat dalam usaha ilegal ini. Setiap jukir biasanya dipekerjakan oleh orang sekitar yang berani menjamin wilayah itu. "Istilahnya yang punya lapak, juragannya gitu," sebut Wage.
Taip hari jukir liar meraup untung Rp300 ribu hingga Rp 600 ribu. Ketika ditanya mengenai tanggung jawab ketika ada motor yang diangkut Dishub, keduanya menyebut itu adalah risiko pengunjung.
Jukir hanya menunjukkan di mana kantor Dishub tempat motor ditahan, atau ke mana pengunjung bisa mereparasi kendaraannya yang dicabut pentil.
"Resiko itu, udah biasa. Orang-orang (pengunjung) juga udah tahu, kita kan dimari enggak resmi," sebut Wage.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
