medcom.id, Bandung: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta tidak puas dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat. Mereka menuding banyak kecurangan yang diduga terorganisasi.
Pemprov DKI Jakarta berencana melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi serta KONI Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan urusan pelaporan kepada KONI DKI Jakarta.
"Biar KONI saja. Kita juga kan punya ketua kontingen yang tahu persis di lapangan," kata Djarot di Hotel Patra Jasa, Jalan Ir. H. Juanda, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016).
Ketua Umum KONI DKI Jakarta Raja Sapta Ervian menjelaskan, pihaknya segera melayangkan laporan terkait regulasi kepada Pengurus Besar PON dan KONI pusat. "Dalam hal pelanggaran regulasi organisasi, kami akan lakukan proses ke organisasi. Tapi, dalam hal pelanggaran bukan organisasi, akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
(Baca: KONI DKI Jakarta Bakal Protes PB PON)
Raja memaparkan beberapa kecurangan yang diterima atlet Ibu Kota. Misalnya, pada cabang olahraga renang indah, Adella, dilarang bermain karena alasan administrasi.
"Karena beregu, ada empat lainnya jadi enggak bisa main. Kita kehilangan potensi tiga medali emas," ungkap Raja.
Padahal, kata dia, tim atlet renang indah DKI Jakarta sudah memenuhi persyaratan administratif. Buktinya, mereka dinyatakan sah oleh KONI pusat dan Pengurus Besar PON.
"Tapi tidak diperbolehkan bertanding, dan ini akan kita proses lebih lanjut," ujar Raja.
(Baca: Tak Puas dengan Panpel Renang Indah, DKI Jakarta akan Lapor ke FINA)
Selain itu, lanjut Raja, kontingen DKI Jakarta kerap mendapatkan intimidasi dari para pendukung daerah lain. Atlet Jakarta dianggap seperti musuh.
"Khususnya (pendukung) tuan rumah, yang melihat kontingen DKI seperti bukan saudara sendiri, bukan saudara sebangsa, setanah air," ungkap Raja.
medcom.id, Bandung: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta tidak puas dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat. Mereka menuding banyak kecurangan yang diduga terorganisasi.
Pemprov DKI Jakarta berencana melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi serta KONI Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan urusan pelaporan kepada KONI DKI Jakarta.
"Biar KONI saja. Kita juga kan punya ketua kontingen yang tahu persis di lapangan," kata Djarot di Hotel Patra Jasa, Jalan Ir. H. Juanda, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016).
Ketua Umum KONI DKI Jakarta Raja Sapta Ervian menjelaskan, pihaknya segera melayangkan laporan terkait regulasi kepada Pengurus Besar PON dan KONI pusat. "Dalam hal pelanggaran regulasi organisasi, kami akan lakukan proses ke organisasi. Tapi, dalam hal pelanggaran bukan organisasi, akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
(Baca: KONI DKI Jakarta Bakal Protes PB PON)
Raja memaparkan beberapa kecurangan yang diterima atlet Ibu Kota. Misalnya, pada cabang olahraga renang indah, Adella, dilarang bermain karena alasan administrasi.
"Karena beregu, ada empat lainnya jadi enggak bisa main. Kita kehilangan potensi tiga medali emas," ungkap Raja.
Padahal, kata dia, tim atlet renang indah DKI Jakarta sudah memenuhi persyaratan administratif. Buktinya, mereka dinyatakan sah oleh KONI pusat dan Pengurus Besar PON.
"Tapi tidak diperbolehkan bertanding, dan ini akan kita proses lebih lanjut," ujar Raja.
(Baca: Tak Puas dengan Panpel Renang Indah, DKI Jakarta akan Lapor ke FINA)
Selain itu, lanjut Raja, kontingen DKI Jakarta kerap mendapatkan intimidasi dari para pendukung daerah lain. Atlet Jakarta dianggap seperti musuh.
"Khususnya (pendukung) tuan rumah, yang melihat kontingen DKI seperti bukan saudara sendiri, bukan saudara sebangsa, setanah air," ungkap Raja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
