medcom.id, Jakarta: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta berdialog dengan Dinas Perhuhungan DKI Jakarta, Rabu, 19 November siang ini. Dialog itu membahas penyesuaian tarif angkutan umum di Jakarta pascakenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kami minta penyesuaian tarif angkutan umum sebesar 35 persen. Kami juga minta ada evaluasi penyesuaian tarif tiap dua tahun sekali," kata Sekretaris unit bus kota DPD Organda DKI Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (19/11/2014).
Menurut dia, putusan untuk melakukan aksi mogok dan pemghentian opeasional tergantung hasil dialog yang digelar di Kantor Dishub DKI. Selain membidik Pemprov DKI, Organda minta perhatian pemerintah pusat terhadap nasib angkutan umum di Jakarta.
"Kami ingin ada perhatian lebih dari pemerintah pusat. Bentuknya bisa berupa intensif dan subsidi kepada angkutan umum agar tetap beroperasi dan melayani masyarakat Jakarta," ungkap Azas Tigor.
medcom.id, Jakarta: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta berdialog dengan Dinas Perhuhungan DKI Jakarta, Rabu, 19 November siang ini. Dialog itu membahas penyesuaian tarif angkutan umum di Jakarta pascakenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kami minta penyesuaian tarif angkutan umum sebesar 35 persen. Kami juga minta ada evaluasi penyesuaian tarif tiap dua tahun sekali," kata Sekretaris unit bus kota DPD Organda DKI Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (19/11/2014).
Menurut dia, putusan untuk melakukan aksi mogok dan pemghentian opeasional tergantung hasil dialog yang digelar di Kantor Dishub DKI. Selain membidik Pemprov DKI, Organda minta perhatian pemerintah pusat terhadap nasib angkutan umum di Jakarta.
"Kami ingin ada perhatian lebih dari pemerintah pusat. Bentuknya bisa berupa intensif dan subsidi kepada angkutan umum agar tetap beroperasi dan melayani masyarakat Jakarta," ungkap Azas Tigor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
