Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau sembarangan mengambil langkah menyelesaikan masalah pencari suaka. Ia harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Anies mengaku pemerintah pusat tengah mencari alternatif tempat penampungan. Kalaupun kembali meminjam aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Anies siap.
"Pemerintah pusat sedang mencari tempat baru. Kita tunggu. Yang bisa kita lakukan adalah aspek kemanusiaan. Kalau solusi terhadap mereka sendiri itu di luar kewenangan kita," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Hingga hari ini, pencari suaka dari berbagai negara masih menempati lahan eks Kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Padahal, Pemprov sudah meminta mereka pindah per Sabtu, 31 Agustus 2019.
Politikus PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi, saat masih menjadi ketua DPRD DKI, mengatakan pemprov sudah cukup membantu selama 41 hari. Selanjutnya, masalah pencari suaka diserahkan ke Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
"Jadi, kita tidak punya wewenang lagi. Karena ini bukan wewenang pemda," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.
Prasetio tak peduli langkah apa yang akan diambil UNHCR. Bila pencari suaka memiliki dokumen dan ingin dipulangkan, ia setuju.
"Silakan dipulangkan lewat IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi). Kalau mau diterima di negara ketiga silakan dibawa ke sana. Tapi kalau dilepas begini, hanya mendekam di Indonesia dan lama-lama bertambah banyak," pungkas Prasetio.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau sembarangan mengambil langkah menyelesaikan masalah pencari suaka. Ia harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Anies mengaku pemerintah pusat tengah mencari alternatif tempat penampungan. Kalaupun kembali meminjam aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Anies siap.
"Pemerintah pusat sedang mencari tempat baru. Kita tunggu. Yang bisa kita lakukan adalah aspek kemanusiaan. Kalau solusi terhadap mereka sendiri itu di luar kewenangan kita," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Hingga hari ini, pencari suaka dari berbagai negara masih menempati lahan eks Kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Padahal, Pemprov sudah meminta mereka pindah per Sabtu, 31 Agustus 2019.
Politikus PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi, saat masih menjadi ketua DPRD DKI, mengatakan pemprov sudah cukup membantu selama 41 hari. Selanjutnya, masalah pencari suaka diserahkan ke Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
"Jadi, kita tidak punya wewenang lagi. Karena ini bukan wewenang pemda," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.
Prasetio tak peduli langkah apa yang akan diambil UNHCR. Bila pencari suaka memiliki dokumen dan ingin dipulangkan, ia setuju.
"Silakan dipulangkan lewat IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi). Kalau mau diterima di negara ketiga silakan dibawa ke sana. Tapi kalau dilepas begini, hanya mendekam di Indonesia dan lama-lama bertambah banyak," pungkas Prasetio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
