Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta tidak tegas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Ia menilai SKPD tidak bisa menetapkan program prioritas.
"Kayak masalah lem aibon lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya tak mampu, ganti orangnya," ujar dia kepada para wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Prasetio juga meragukan kualitas dan kredibilitas APBD saat ini karena diperkirakan bakal mencatatkan defisit. Pasalnya data per 17 Oktober, penerimaan pajak baru terkumpul Rp31,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.
"Makanya saya bilang sama teman-teman di komisi, setiap hari saya melihat, yang tidak prioritas pasti akan saya setrip (hapus)," ujar dia.
Di sisi lain dirinya mengapresiasi para anggota DPRD baru yang detail dalam melihat susunan APBD. Bahkan legislator rela lembur untuk membuat APBD lebih transparan.
"(Mereka) terbuka. Kalau main-main, coret," tambah dia.
Dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bertindak tegas pada SKPD yang tidak bekerja dengan baik. Terutama alokasi untuk pengadaan pulpen yang mencapai Rp124 miliar di APBD 2020.
"Pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Saya tak sependapat. Dan taktis sajalah, orang kerja kan punya pulpen," jelas dia.
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta tidak tegas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Ia menilai SKPD tidak bisa menetapkan program prioritas.
"Kayak masalah lem aibon lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya tak mampu, ganti orangnya," ujar dia kepada para wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Prasetio juga meragukan kualitas dan kredibilitas APBD saat ini karena diperkirakan bakal mencatatkan defisit. Pasalnya data per 17 Oktober, penerimaan pajak baru terkumpul Rp31,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.
"Makanya saya bilang sama teman-teman di komisi, setiap hari saya melihat, yang tidak prioritas pasti akan saya setrip (hapus)," ujar dia.
Di sisi lain dirinya mengapresiasi para anggota DPRD baru yang detail dalam melihat susunan APBD. Bahkan legislator rela lembur untuk membuat APBD lebih transparan.
"(Mereka) terbuka. Kalau main-main, coret," tambah dia.
Dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bertindak tegas pada SKPD yang tidak bekerja dengan baik. Terutama alokasi untuk pengadaan pulpen yang mencapai Rp124 miliar di APBD 2020.
"Pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Saya tak sependapat. Dan taktis sajalah, orang kerja kan punya pulpen," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
